HALOSULSEL.COM, WAJO – DPRD Kabupaten Wajo melalui Gabungan Komisi Terbatas Komisi II dan Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada Jumat (23/5/2025) sebagai respons atas aspirasi yang disampaikan Liga Mahasiswa, pemuda, dan tokoh masyarakat terkait isu transparansi pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Lantai II ini merupakan tindak lanjut dari aksi damai mahasiswa yang dilakukan pada 2 Mei 2025 lalu. Ketua Liga Mahasiswa, Tri Wahyu Wiranda, menyuarakan sejumlah keprihatinan mengenai dugaan kurangnya keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan PDAM.
“Kami melihat adanya dugaan kurang transparannya pengelolaan keuangan PDAM dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, tata kelola pendapatan dari sektor migas juga dianggap belum optimal,” ungkap Tri Wahyu Wiranda dalam paparannya.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Wajo, Herman Arif, memberikan apresiasi terhadap langkah mahasiswa yang menyampaikan aspirasi melalui cara yang damai dan konstruktif.”Kami mengapresiasi adik-adik mahasiswa yang melakukan aksi damai dengan menyampaikan aspirasi pada tanggal 2 Mei 2025 lalu. RDPU hari ini adalah bentuk komitmen kami untuk mendengarkan suara masyarakat,” kata Herman Arif.
Lebih lanjut, Herman menegaskan bahwa RDPU ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah konkret untuk membuka ruang dialog yang produktif.”RDPU ini menjadi langkah awal untuk membuka ruang dialog dan mendorong perbaikan kinerja lembaga-lembaga strategis di daerah kita,” jelasnya.
Untuk memastikan pembahasan yang komprehensif, DPRD menghadirkan Direktur PDAM dan perwakilan BP Migas dalam RDPU tersebut. Kehadiran kedua pihak ini diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan penjelasan terkait isu-isu yang diangkat oleh mahasiswa dan masyarakat.
RDPU yang berlangsung dalam suasana dialogis ini dihadiri Wakil Ketua II DPRD Wajo, Andi Muh Rasyadi anggota DPRD dari Komisi II dan III DPRD, Direktur PDAM, perwakilan mahasiswa, pemuda, tokoh masyarakat, serta undangan dari berbagai instansi terkait.
Penyelenggaraan RDPU ini menunjukkan komitmen DPRD Kabupaten Wajo dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan perusahaan daerah. Dengan membuka ruang dialog antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat, diharapkan dapat tercipta tata kelola yang lebih baik dan pelayanan publik yang optimal.
Kedepan, hasil dari RDPU ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perbaikan sistem pengelolaan PDAM dan sektor migas di Kabupaten Wajo, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance dan transparansi informasi publik.(Humas DPRD Wajo)
