Penulis: Munadiah Wahyuddin, Mahasiswa Program S3 Kesmas Unhas
HALOSULSEL.COM, MAKASSAR -- Surat edaran yang dikeluarkan oleh Pj. Gubernur Sulawesi Barat mengenai mitigasi bencana gempa bumi mencerminkan upaya pemerintah dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi risiko alam yang sering terjadi di wilayah tersebut.
Dalam edaran yang ditetapkan pada November 2024 tersebut terdapat dua point utama yakni:
Pertama, status siaga darurat bencana hidrometerologi basah dan ancaman gempa megathrust di Provinsi Sulawesi Barat dan kedua status siaga darurat bencana selama 131 hari terhitung mulai ditetapkan sampai dengan bulan maret 2025.
Dalam konteks komunikasi publik, surat edaran ini merupakan bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada warganya. Menurut teori komunikasi risiko, publik sering kali merespons informasi terkait risiko bencana berdasarkan pemahaman mereka tentang ancaman dan kapasitas untuk menghadapinya. Sehingga, penting bagi surat edaran ini untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan dapat diakses oleh masyarakat.
Surat edaran ini menunjukkan langkah proaktif yang harus diapresiasi, mengingat Sulawesi Barat merupakan daerah yang rentan terhadap gempa bumi, termasuk potensi megathrust. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dan kesiapsiagaan yang memadai agar dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.
Namun, sebagai pemangku kepentingan, pemerintah perlu memastikan bahwa informasi ini tersebar luas dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil. Penyelenggaraan pelatihan, sosialisasi, serta simulasi kondisi bencana dapat memperkuat penyikapan masyarakat terhadap surat edaran ini. Apabila masyarakat merasa dilibatkan dalam proses mitigasi dan melihat tindakan nyata dari pemerintah, mereka akan lebih percaya dan siap untuk mengikuti arahan yang diberikan.
Secara keseluruhan, surat edaran ini adalah langkah yang strategis dan perlu didukung oleh semua pihak agar dapat mengurangi dampak bencana, serta meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan gempa bumi di masa depan. Upaya kolaboratif antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat penting dalam menanggulangi risiko kebencanaan secara efektif, sehingga siklus penanggulangan bencana bisa berjalan dengan optimal
Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menyikapi surat edaran tersebut, seperti mempersiapkan sarana prasarana kebencanaan, mengikuti informasi dari BMKG, dan menghimbau kepada masyarakat untuk siap siaga yang merupakan elemen penting dalam pendidikan penanggulangan bencana.
Teori Penanggulangan Bencana
Dalam pembahasan teori penanggulangan bencana, salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah model siklus penanggulangan bencana yang mencakup empat fase: mitigasi, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan.
1. Mitigasi: Pada fase ini, merupakan situasi tidak terjadi bencana namun terdapat potensi bencana. Tindakan-tindakan yang dapat dilakukan adalah pencegahan untuk mengurangi dampak bencana, seperti pembangunan infrastruktur yang tahan gempa serta sosialisasi kepada masyarakat, termasuk yang dicakup dalam surat edaran ini. Melalui pendidikan dan pelatihan, masyarakat dipersiapkan untuk menghadapi potensi risiko bencana.
2. Kesiapsiagaan: Ini mencakup perencanaan dan pelatihan untuk merespons bencana yang mungkin terjadi. Masyarakat dilatih untuk mengetahui jalur evakuasi dan titik kumpul untuk mengurangi kebingungan saat terjadi gempa. Kesiapsiagaan juga melibatkan koordinasi antar lembaga dan instansi terkait.
3. Respons: Fase ini berfokus pada tindakan yang diambil segera setelah terjadi bencana untuk menyelamatkan dan melindungi nyawa. Informasi dalam surat edaran dapat memperkuat respons masyarakat, sehingga mereka dapat bertindak cepat dan efektif saat bencana terjadi.
4. Pemulihan: fase ini berada pada Pasca-bencana, respon yang cepat dibutuhkan untuk membantu masyarakat kembali ke kehidupan normal. Dalam konteks ini, surat edaran yang berisi rencana dan tindakan untuk pemulihan pasca bencana juga harus dibuat agar masyarakat plug langsung dapat beradaptasi setelah kejadian bencana.
Dengan memahami dan menerapkan model siklus penanggulangan bencana, pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama untuk mengurangi dampak bencana secara signifikan.
