HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Komisi I DPRD Kabupaten Wajo melakukan audiensi dengan anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, di Gedung DPR RI, Senin (21/7/2025).
Pertemuan ini menjadi ruang penting untuk memperjuangkan nasib ribuan tenaga non-ASN di Kabupaten Wajo yang hingga kini belum masuk dalam kategori Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Audiensi yang berlangsung di ruang pimpinan Komisi II DPR RI itu dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Wajo, Haryanto (Fraksi Partai NasDem), bersama Sekretaris Komisi I Ibnu Hajar (Fraksi Partai Gerindra), serta anggota Andi Trisakti (Fraksi Partai Demokrat), Andi Akbar Alfajri Muslimin (Fraksi Partai Golkar), dan Amran (Fraksi Partai Gelora).
Dalam dialog yang berlangsung hangat, Sekretaris Komisi I, Ibnu Hajar, menyoroti urgensi penataan tenaga honorer yang belum berstatus ASN.
“Kami mencari solusi bagi ribuan tenaga non-ASN di Wajo yang belum masuk kategori PNS, terutama masalah penggajian dan pendataan. Mereka ini sangat dibutuhkan, tetapi terkendala pada aspek penggajian,” ujar Ibnu Hajar.
Sementara itu, Amrandari Fraksi Partai Gelora menambahkan data konkret tentang kondisi tenaga non-ASN di Wajo.
“Dari sekitar 3.050 tenaga non-ASN yang terdaftar di BKN, baru 650 yang diangkat sebagai PPPK penuh waktu. Artinya, masih ada sekitar 2.800 tenaga honorer yang digaji dari belanja daerah,” paparnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dalam hal pembiayaan dan keberlanjutan tenaga honorer, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Menanggapi hal itu, Taufan Pawe menyampaikan apresiasi atas langkah Komisi I DPRD Wajo yang aktif memperjuangkan aspirasi tenaga honorer di daerah. Ia berjanji akan menindaklanjuti aspirasi tersebut dalam rapat-rapat kerja di Komisi II DPR RI bersama kementerian terkait.
“Isu non-ASN ini memang kompleks, tetapi dengan komunikasi lintas lembaga seperti ini, kita harap ada solusi yang lebih adil dan realistis bagi para tenaga honorer di daerah,” kata Taufan.
Audiensi itu diakhiri dengan penyerahan dokumen resmi berisi data tenaga non-ASN Wajo serta rekomendasi kebijakan dari Komisi I DPRD Wajo untuk menjadi bahan pertimbangan Komisi II DPR RI. (Humas DRPD Wajo)
