Penulis: Ansyaruddin (Mahasiswa Pascasarjana UNM)
HALOSULSEL.COM, MAKASSAR -- Ketika seseorang berbicara tentang revolusi pasti penuh arti dan makna, semua orang pasti akan memperhatikannya.
Dalam sebuah revolusi, tidak ada seorang pun yang netral. Netralitas adalah sebuah karakteristik yang mencerminkan status quo dan pada dasarnya bersifat kontra-revolusioner.
Banyak orang berpikir tentang Revolusi Amerika atau Revolusi Perancis, namun sangat sedikit orang berpikir tentang Revolusi Haiti atau Revolusi Rusia.
Sebagian besar revolusi yang telah dilakukan telah terjebak dalam sejarah, seperti mengabaikan komet yang hendak bersentuhan dengan Bumi.
Revolusi (terlepas dari cerita, mitos atau sejarah yang telah diputarbalikkan) adalah puncak dari sejarah umat manusia, dan revolusi pasti berhasil dalam beberapa hal dan tidak dalam hal lain.
Ini adalah kasus revolusi yang terjadi di negara kita, sebuah revolusi yang dipimpin oleh semua kekuatan demokrasi besar yang hanya mempersiapkan diri untuk memenangkan pemilu dan berbagai permainan politik lainnya dalam sistem, dan bukan untuk melakukan aksi-aksi revolusioner. Ratusan demonstrasi yang dianggap media “hanya” milik mahasiswa yang turun ke jalan, betapapun militannya dan seberapa berdedikasinya mereka kepada rakyat, tidak bisa lagi menjadi ancaman bagi konsensus para elit politik.
Mereka masih bisa berperan sebagai kelompok penekan di era pemerintahan baru saat ini, namun mereka akan kesulitan membangun diri mereka sebagai kekuatan revolusioner.
Bagi kalangan elit politik yang liberal, revolusi politik di Indonesia tampaknya sukses. Orde Baru yang berhasil digulingkan, memberikan efek banyaknya tahanan politik yang dibebaskan, pers diberi kebebasan, dan pemilu dilaksanakan dengan sistem multi partai di mana partai oposisi dapat membangun kekuatannya sendiri.
Namun pada kenyataannya, demokrasi Indonesia masih menyisakan banyak permasalahan yang belum terselesaikan, termasuk masih adanya dwifungsi, meskipun kaum demokrat moderat dengan sinis menyatakan bahwa permasalahan ini akan diselesaikan seiring berjalannya waktu melalui proses parlemen.
Jadi, Anda memiliki sistem demokrasi.? Apakah anda puas? Lalu apakah sudah saatnya para aktivis kembali ke kampung halamannya dan menyerahkan seluruh persoalan politik kepada politisi? Bagi mereka yang berada di luar elite politik-ekonomi dan militer, demokrasi baru ini tampak hanya sebuah lelucon buruk.
Anda mempunyai kebebasan untuk memilih pesta favorit Anda, tetapi Anda tetap tidak memiliki kebebasan untuk mengatakan yang sebenarnya.
Anda masih bisa mengatakan apa pun yang Anda inginkan, tapi tidak ada yang mau mendengarkan Anda karena media masih berada di bawah kendali elit politik.
Anda boleh saja melakukan demonstrasi dan protes (selama dianggap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau militer yang akan tetap melakukan intervensi sesuka hati), namun tidak ada yang akan memperhatikan.
Meskipun banyak kebebasan baru, para pekerja harus tetap menjadi budak majikannya, petani harus tetap mengabdi pada pemilik tanah, dimana mayoritas masyarakat makin kesulitan mendapatkan barang-barang kebutuhan pokoknya. Selamat datang di “dunia kebebasan yang indah” kapitalisme modern!
Dalam menghadapi demokrasi yang sesungguhnya. Jelas bagi banyak aktivis betapa tidak bergunanya sistem parlementer liberal.
Parlementerisme hanyalah sebuah sistem di mana segelintir orang mengendalikan kehidupan banyak orang, yang juga berarti bertentangan dengan bentuk demokrasi yang sebenarnya.
Ada banyak contoh gerakan kerakyatan yang mempraktikkan bentuk demokrasi partisipatif di banyak negara di dunia.
Selama Revolusi Rusia tahun 1917, serikat pekerja pertanian (soviet) dan komite pabrik merupakan badan yang mirip dengan sistem demokrasi yang diperkenalkan oleh Zapatista, meskipun hal ini tidak berlangsung lama sebelum Partai Bolshevik berkuasa dan menindas semua gerakan demokrasi. rakyat dan menjadikan dewan-dewan tersebut sebagai instrumen untuk memperoleh kekuasaan pemerintah dan partai yang berkuasa.
Di Spanyol pada tahun 1936, kudeta fasis justru mendorong buruh dan tani untuk membentuk komite dan dewan rakyat di setiap distrik, di desa dan di kota, buruh mengambil alih pabrik tempat mereka bekerja, dan petani merampas tanah dari pemilik tanah, dan kemudian mengelolanya melalui sistem kolektif atas inisiatif sendiri dan di luar kendali pemerintah dan negara.
Ironisnya, gerakan ini kemudian terlebih dahulu dihancurkan oleh pemerintahan liberal kiri, dan akhirnya juga dihancurkan oleh pemerintahan fasis di bawah komando Jenderal Franco.
Pengalaman serupa mengenai struktur demokrasi langsung juga dapat ditemukan di Italia pada tahun 1920, Hongaria pada tahun 1956, Perancis pada tahun 1968, dan seterusnya.
Pengalaman yang dijelaskan di atas biasa disebut manajemen diri. Hal ini berarti suatu tatanan sosial di mana masyarakat mempunyai kekuasaan penuh atas kehidupan mereka dan tidak menyerahkannya kepada penguasa parlementer dan kapitalis yang militeristik.
Pemerintahan mandiri rakyat adalah sistem pengambilan keputusan yang terdesentralisasi. Kelompok kerja lokal dalam sistem demokrasi langsung ini dengan sendirinya akan membentuk konfederasi berdasarkan kebutuhan kerja sama mereka.
Segala keterwakilan dan fungsi dalam masyarakat yang berpemerintahan sendiri ini ditentukan oleh rakyat melalui wakil-wakilnya (yang mereka pilih secara langsung) dan dapat dicabut sewaktu-waktu jika rakyat tidak puas dengan hasil keputusannya, dan dapat segera diganti dengan yang baru. keputusan.
Pemerintahan mandiri yang populer ini didasarkan pada perkumpulan sukarela dan bukan paksaan, dan individu serta komunitas diberikan kebebasan seluas-luasnya selama kebebasan orang lain tidak diganggu.
Bentuk demokrasi kerakyatan ini pada dasarnya menentang segala bentuk dominasi dan kontrol.
Dengan kata lain, ketika kelas proletar menyadari hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa selain menghilangkan kekuasaan politik dari elit politik, mereka juga mengambil kendali sektor ekonomi dari para elit tersebut agar kemudian dapat dijalankan secara mandiri. sistem manajemen karyawan.
Gerakan radikal di Indonesia selama ini sebagian besar hanya merupakan upaya revolusi politik, upaya mencari bentuk pemerintahan baru melalui cara-cara demokratis.
Bagaimanapun, perebutan kekuasaan bagi pemerintahan baru pada dasarnya hanya akan memperluas sistem hierarki dalam bentuk yang berbeda.
Jika kita benar-benar ingin mengambil alih kekuasaan dari elit politik dan kemudian menyerahkannya kepada rakyat, kita harus bergerak menuju penghapusan kekuasaan pemerintah dan mendistribusikan kekuasaan tersebut kepada rakyat sehingga mereka dapat mengendalikan kehidupan mereka sendiri.
Jelas bahwa jika kita menginginkan perubahan nyata, sebuah revolusi sosial, kita memerlukan gerakan yang tersebar luas dan berbasis massa. Yang dibutuhkan di sini adalah pendidikan politik masyarakat yang berbeda dan penciptaan strategi dan taktik yang berbeda, serta komunikasi dan teori kritis, dan bukan hanya komunikasi satu arah. Sistem demokrasi langsung harus segera dibangun di kalangan aktivis dan organisasi kemasyarakatan.
Gerakan harus ditujukan pada sistem pemerintahan sendiri yang memperjuangkan hak-hak rakyat secara keseluruhan, dan pembentukan organisasi kerakyatan harus terus berlanjut, terutama untuk membentuk organisasi dan serikat buruh dan tani serta unsur-unsur rakyat tertindas lainnya. sebagai bagian dari proses revolusi yang terjadi.
