HALOSULSEL.COM, WAJO -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menerima aspirasi dari Pelita Hukum Independen (PHI) terkait kebijakan Kepala UPTD SDN 200 Tempe yang diduga memberhentikan guru honorer non-ASN secara sepihak dengan menyalahgunakan kewenangan.
Ketua PHI Wajo, Sudirman, mengungkapkan kasus yang menimpa Rasida, guru honorer penerima sertifikasi di SDN 200 Tempe. Menurutnya, Rasida sempat sakit pada Desember 2025 dan harus menjalani perawatan selama tiga bulan. Setelah dinyatakan sehat oleh dokter dan bisa kembali mengajar, Kepala Sekolah justru menolak kehadirannya.
“Alasannya, pengawas tidak mengizinkan dan orang tua murid menolak. Rasida diberi pilihan mencari sekolah lain. Namun sampai Desember 2025 tidak ada sekolah kosong, sehingga hingga hari ini ia tidak lagi mengajar,” kata Sudirman.
Anggota PHI, Kadir Nongko, mendesak DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan guru, kepala sekolah, pengawas, dan BKPSDM.
Sementara itu, anggota DPRD Wajo, Andi Yusri, menegaskan bahwa guru honorer non-ASN yang terdaftar di BKN tidak bisa begitu saja diberhentikan karena masih menunggu proses pengangkatan sebagai PPPK.
DPRD Geram, Desak Evaluasi
Ketua Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif, menyoroti adanya perbedaan data terkait status Rasida. Ia menilai kasus ini harus menjadi perhatian serius Bupati Wajo.
“Data Dapodik di BKPSDM masih aktif, tapi di Dinas Pendidikan justru nonaktif. Ini harus dievaluasi. Tidak boleh karena ulah satu oknum, kepercayaan masyarakat terhadap pendidikan jadi rusak,” tegas Herman.
Ia juga menyampaikan rasa keprihatinannya. “Saya sangat tersentuh mendengar aspirasi ini. Terima kasih sudah memberi peringatan kepada kami. Secepatnya harus RDP,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua I DPRD Wajo, Andi Merly Iswita. Ia mengapresiasi aspirasi yang disampaikan PHI.
“Walau saya baru mendengar sepotong-sepotong, kasus ini jelas bisa memengaruhi psikologis yang bersangkutan. Saya sudah komunikasi dengan Ibu Sekda Armayani, data Dapodik Rasida di BKPSDM masih aktif. Jadi ada harapan, kita tunggu hasil RDP,” jelasnya.
Anggota DPRD lainnya, Junaidi Muhammad, meminta PHI menyiapkan bukti-bukti pendukung untuk RDP.
Segera RDP
Akhirnya, Sudirman Meru yang memimpin jalannya penerimaan aspirasi menutup pertemuan dengan kesepakatan bahwa kasus ini akan segera dibahas dalam RDP.
Tim DPRD Wajo yang hadir dalam pertemuan ini yakni Sudirman Meru, Andi Merly Iswita, Andi Yusri, Herman Arif, Besse Suheni, dan Junaidi Muhammad. (Andi)
