HALOSULSEL.COM, MAKASSAR --Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) akhirnya menentukan kantor sementara bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel pasca gedung utama dewan rusak parah akibat dibakar massa saat unjuk rasa dua malam lalu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan Gedung Dinas Perhubungan (Dishub) Sulsel dipilih sebagai lokasi sementara aktivitas DPRD. Pemilihan ini dilakukan setelah ia meninjau langsung bersama Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu) dan sejumlah pimpinan fraksi.
“Setelah melihat beberapa opsi, tampaknya para pimpinan dewan lebih memilih menggunakan kantor Dishub dibanding Diskoperindag. Diskoperindag butuh waktu lama untuk pembenahan dan biaya yang tidak sedikit,” jelas Jufri kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Menurut Jufri, DPRD memiliki anggaran operasional yang bisa dialihkan untuk membenahi ruangan di kantor sementara tersebut. “Caranya tinggal dialihkan penggunaan aset. Bagian belakang kantor Dishub akan diserahkan pengelolaannya ke Sekretariat DPRD,” tambahnya.
Agenda Dewan Tetap Jalan
Meski kantor utama rusak, Sekda memastikan jadwal kerja DPRD Sulsel tidak terganggu. Agenda pembahasan APBD Perubahan 2025, misalnya, tetap dilaksanakan pada September sesuai ketentuan.
“Jadwal paripurna tidak berubah. Opsi ruang rapat bisa di Dishub, di ruang pola, atau ruang rapat pimpinan di Kantor Gubernur. Regulasi tidak mewajibkan paripurna digelar di gedung DPRD,” terang Jufri.
Belum Bahas Renovasi
Terkait perbaikan gedung DPRD Sulsel yang terbakar, Jufri mengakui Pemprov belum masuk ke tahap penganggaran. Pihaknya masih fokus mencari solusi jangka pendek untuk kelancaran tugas dewan.
“Kami masih syok pasca peristiwa itu. Soal penganggaran akan dibicarakan kemudian. Tahun depan dana transfer daerah juga diperkirakan menurun, sehingga ruang fiskal semakin sempit,” ujarnya.
Meski begitu, ia berharap ada intervensi pemerintah pusat membantu renovasi fasilitas negara yang rusak akibat kerusuhan. “Sebab persoalan ini dipicu kebijakan di Jakarta. Maka, bijak rasanya bila pemerintah pusat ikut mengambil peran,” kata Jufri.
Hitung Kerugian dan Usut Tuntas
Pemprov Sulsel berencana melibatkan tim appraisal independen untuk menghitung kerugian negara akibat kebakaran gedung DPRD.
“Kami tidak mau terburu-buru. Ada konsekuensi hukum dari angka kerugian yang keluar nanti,” tegasnya.
Jufri menambahkan, seluruh proses hukum diserahkan kepada Polda Sulsel. Pemprov, katanya, mendukung penuh langkah penyidik.
“Bukan hanya Pemprov, seluruh rakyat Sulsel berhak mendesak kasus ini diusut, karena uang rakyat dipakai membangun gedung tersebut,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa unjuk rasa yang terjadi pada Jumat (29/8) malam itu sudah keluar dari konteks penyampaian aspirasi. “Menurut Presiden, ini sudah bukan penyampaian aspirasi lagi, tapi bisa dikategorikan tindakan makar karena menyasar simbol negara,” tutupnya.(*)
