HALOSULSEL.COM, WAJO -- Pemerintah Kabupaten Wajo terus menunjukkan komitmennya dalam melindungi masyarakat pekerja. Terbaru, Bupati Wajo Andi Rosman resmi meluncurkan program inovasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi nelayan dan petani, Selasa (23/9/2025).
Program ini diberi nama “Pakkaja Maradeka” untuk nelayan dan “Panggalung Maradeka” untuk petani, dan dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo.
Peluncuran ini dihadiri langsung Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar, I Nyoman Harry Sujana. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasi atas langkah Pemkab Wajo yang dinilai selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Wajo yang begitu serius memperhatikan perlindungan pekerja. Sampai September 2025, sudah 43 persen tenaga kerja di Wajo yang terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Dari total 140.769 pekerja, sebanyak 59.522 orang telah mendapatkan perlindungan,” jelas I Nyoman.
Sementara itu, Bupati Wajo, Andi Rosman mengisahkan bagaimana komitmen ini lahir. Sejak awal masa jabatannya, ia sudah menaruh perhatian pada pentingnya perlindungan bagi pekerja non-upah seperti petani dan nelayan.
“Waktu itu saya hadir di kegiatan Paritrana Award yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan. Saya kemudian cek data ke Ibu Sekda, ternyata hal ini sangat sejalan dengan visi misi kita: Wajo Maradeka. Salah satu turunan visinya adalah ‘manusia maradeka’. Dari situlah lahir gagasan ini,” tutur Andi Rosman.
Ia menambahkan, sebenarnya ada rencana untuk memasukkan pekerja sektor lain dalam program bernama Paddare Maradeka, namun untuk saat ini Pemkab Wajo fokus dulu pada dua kelompok besar yakni petani dan nelayan.
“Tujuan kita sederhana: agar saudara-saudara kita yang bekerja di pelosok, entah itu melaut atau mengolah sawah, bisa bekerja dengan tenang tanpa ada rasa khawatir. Karena sudah ada perlindungan jika suatu saat terjadi risiko kerja,” tegasnya.
Program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan di Wajo sendiri sudah berjalan dua tahun terakhir. Namun, melalui “Pakkaja Maradeka” dan “Panggalung Maradeka”, pemerintah ingin memberikan sentuhan yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menegaskan identitas daerah dalam semangat Maradeka. (Andi)
