HALOSULSEL.COM, WAJO -- Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amran, S.Sos., M.Si, melaksanakan kegiatan Reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026 di Desa Ujungbaru, Kecamatan Tanasitolo, Senin, 27 Oktober 2025.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), serta pemerintah Desa Ujungbaru.
Reses ini juga menjadi forum terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, usulan program, maupun aduan terhadap pelayanan publik di daerah.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah warga secara terbuka menyampaikan keluhan dan keprihatinan terhadap kondisi pengelolaan Pasar Sempange, salah satu pusat ekonomi rakyat di wilayah Kecamatan Tanasitolo.
Beberapa masalah utama yang diungkapkan masyarakat antara lain, banyaknya jenis pungutan yang tidak jelas sumber dan peruntukannya, sehingga menimbulkan keresahan pedagang.
Termasuk, ketidaktertiban pedagang yang berjualan di luar area pasar resmi, menyebabkan area dalam pasar menjadi sepi dan banyak kios kosong, Kondisi kebersihan dan penataan pasar yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Menanggapi hal itu, Amran menegaskan bahwa kegiatan reses DPRD bukan sekadar formalitas menampung aspirasi pembangunan fisik, tetapi juga menjadi sarana evaluasi terhadap tata kelola kebijakan publik dan pelayanan pemerintah daerah.
“Banyak hal yang disampaikan masyarakat hari ini sangat penting, terutama terkait pengelolaan Pasar Sempange. Reses bukan hanya untuk menampung usulan pembangunan, tapi juga untuk mendengar keluhan masyarakat terhadap kebijakan yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. DPRD punya tanggung jawab memastikan pengelolaan pasar berjalan tertib, transparan, dan berpihak kepada pedagang kecil,” ujar Amran di hadapan peserta reses.
Legislator Partai Gelora ini juga menyoroti pentingnya penertiban pedagang yang berjualan di luar area pasar resmi, karena hal tersebut berdampak pada ketertiban, kebersihan, dan keadilan bagi pedagang yang sudah menempati kios di dalam pasar.
Ia meminta pemerintah daerah, melalui perangkat teknis dan pengelola pasar, untuk segera melakukan pembenahan tata kelola pasar, memperjelas sistem retribusi, dan menegakkan aturan secara adil dan transparan.
“Kita ingin pasar menjadi pusat kegiatan ekonomi yang sehat dan tertib. Pemerintah daerah perlu memperjelas struktur pungutan dan memastikan tidak ada iuran yang membebani pedagang tanpa dasar hukum yang jelas. DPRD akan menindaklanjuti persoalan ini dalam fungsi pengawasan dan mendorong agar pengelolaan pasar dilakukan lebih profesional,” tegas Amran.
Selain isu pengelolaan pasar, masyarakat juga menyampaikan aspirasi lain seperti perbaikan jalan, peningkatan sarana air bersih, peningkatan drainase, dan penyediaan penerangan jalan umum di sekitar wilayah Desa Ujungbaru.
Kegiatan reses berlangsung dengan dialog aktif antara masyarakat, pemerintah desa, dan perwakilan dinas teknis. Warga menyampaikan apresiasi atas keterlibatan langsung wakil rakyat dan pejabat terkait dalam mendengar dan menindaklanjuti permasalahan di lapangan.
“Kita berharap dari hasil reses ini ada tindak lanjut konkret. DPRD dan pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi nyata, bukan sekadar mendengar. Semua ini demi kepentingan masyarakat,” tutup Amran. (Humas DPRD Wajo)
