HALOSULSEL.COM, WAJO -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo menggelar rapat penelaahan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, Senin (2/2/2026), di Ruang Paripurna DPRD Wajo. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses benar-benar terakomodasi dalam perencanaan pembangunan daerah.
Rapat dipimpin dan dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Wajo Andi Merly Iswita dan Wakil Ketua II HA.Muh. Rasyadi, bersama seluruh anggota DPRD Kabupaten Wajo. Dari unsur pemerintah daerah, hadir sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kepala Dinas Kesehatan, Direktur RSUD Lamadukelleng, Direktur RSUD Siwa, Kepala Dinas Sosial, Kepala Satpol PP dan Damkar, serta Kepala Bapperida Kabupaten Wajo.
Dalam rapat tersebut, DPRD membahas berbagai Pokir yang merupakan hasil serapan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota. Pokir yang disampaikan mencakup sektor pelayanan dasar dan pembangunan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, pelayanan sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum.
Meski demikian, rapat penelaahan ini juga diwarnai sejumlah catatan kritis dari anggota DPRD. H. Ibnu Hajar, salah satu anggota DPRD Wajo, secara terbuka menyoroti ketidakhadiran sejumlah kepala OPD dalam rapat yang dinilainya sangat strategis tersebut.
Menurutnya, penelaahan Pokir bukan sekadar agenda formal, melainkan forum penting yang membutuhkan kehadiran langsung kepala OPD sebagai pengambil kebijakan. Ia menilai, kehadiran pejabat pengganti berpotensi menimbulkan perbedaan pemahaman, terutama saat hasil rapat ditindaklanjuti pada tahap perencanaan dan penganggaran.
“Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD ini bukan kegiatan seremonial. Seharusnya dihadiri langsung oleh kepala dinas yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, agar hasil pembahasan tidak berubah di kemudian hari,” tegas Ibnu Hajar.
Ia juga menyinggung lambannya proses mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang dinilai berdampak pada fokus dan kinerja aparatur sipil negara (ASN). Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
Selain itu, Ibnu Hajar mengingatkan OPD agar lebih responsif pada masa reses DPRD. Ia menilai masih ada OPD yang kurang aktif hadir atau mengutus perwakilan saat reses, padahal kegiatan tersebut menjadi sumber utama lahirnya Pokir DPRD.
“Reses adalah ruang bagi masyarakat menyampaikan aspirasinya secara langsung. Jika OPD tidak hadir atau tidak mengutus perwakilan, maka proses penyerapan aspirasi menjadi tidak maksimal,” ujarnya.
Senada dengan itu, anggota DPRD Wajo lainnya, Drs.Andi Rustan, menyoroti pola perencanaan pembangunan daerah yang dinilainya masih cenderung didominasi oleh eksekutif. Ia menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi dan kewenangan yang setara dalam proses perencanaan dan penganggaran.
“Kami melihat perencanaan pembangunan seolah sudah diatur sepenuhnya oleh eksekutif. Padahal DPRD juga memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan daerah,” kata Andi Rustam.
Ia menegaskan bahwa Pokok-Pokok Pikiran DPRD merupakan representasi langsung dari suara masyarakat yang harus menjadi dasar utama dalam penyusunan program pembangunan, tentu dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan riil di lapangan.
“Pokir DPRD adalah suara rakyat. Ini bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi harus menjadi pertimbangan utama dalam realisasi program pembangunan,” tegasnya.
Menanggapi berbagai pandangan tersebut, pimpinan DPRD Wajo menegaskan bahwa rapat penelaahan Pokir merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi sekaligus mekanisme check and balance antara DPRD dan pemerintah daerah. DPRD berharap seluruh OPD dapat lebih serius, konsisten, dan berkomitmen dalam menindaklanjuti hasil penelaahan Pokir agar benar-benar terakomodasi dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Melalui forum ini, DPRD Kabupaten Wajo kembali menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo.
(Humas DPRD Wajo)
