HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah skenario dan langkah mitigasi untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi konflik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi perjalanan jemaah haji Indonesia.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Haji dan Umrah yang digelar pada Rabu (11/3/2026).
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan setidaknya tiga skenario untuk memastikan keselamatan serta kepastian bagi jemaah haji Indonesia.
Skenario Pertama: Haji Tetap Berangkat dengan Mitigasi Keamanan
Pada skenario pertama, ibadah haji tetap dilaksanakan meskipun situasi konflik masih berlangsung. Namun, pemerintah akan menerapkan sejumlah langkah mitigasi guna memastikan keamanan jemaah.
Langkah tersebut di antaranya melakukan pengalihan rute penerbangan ke jalur udara yang lebih aman, melakukan diplomasi keamanan untuk mendapatkan jaminan koridor aman bagi jemaah haji Indonesia sebagai pihak non-kombatan, serta menyiapkan protokol evakuasi darurat jika terjadi kondisi yang tidak diinginkan selama penyelenggaraan haji.
“Beberapa skenario yang kemungkinan kita mitigasi. Pertama, ibadah haji tetap berangkat di tengah situasi konflik dengan kondisi Arab Saudi membuka penyelenggaraan ibadah haji dan Indonesia memutuskan tetap memberangkatkan jemaah meski kemungkinan berisiko tinggi,” ujar Gus Irfan.
Skenario Kedua: Keberangkatan Dibatalkan oleh Indonesia
Skenario kedua adalah pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji, meskipun Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji secara normal.
Jika skenario ini diambil, pemerintah akan melakukan diplomasi dan negosiasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi agar biaya layanan yang telah dibayarkan tidak hangus.
“Terhadap skenario ini tentu perlu dilakukan diplomasi dengan melakukan negosiasi tingkat tinggi dengan Pemerintah Arab Saudi agar biaya yang sudah disetor untuk akomodasi, konsumsi, transportasi, dan layanan lainnya tidak hangus, tetapi dapat digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 tanpa penalti,” jelas Gus Irfan.
Pemerintah juga menyiapkan mekanisme pengembalian dana atau refund bagi calon jemaah haji yang telah melunasi biaya perjalanan haji (Bipih) apabila keberangkatan dibatalkan akibat situasi konflik.
Skenario Ketiga: Arab Saudi Menutup Penyelenggaraan Haji
Skenario terakhir adalah jika pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menutup penyelenggaraan ibadah haji secara keseluruhan. Jika hal ini terjadi, Indonesia secara otomatis tidak akan memberangkatkan jemaah.
Dalam kondisi tersebut, fokus utama pemerintah adalah memastikan dana yang telah dibayarkan untuk berbagai layanan dapat kembali secara utuh.
Pengamanan Jemaah Umrah Juga Diperketat
Selain membahas skenario haji, Kementerian Haji dan Umrah juga menyampaikan sejumlah langkah yang telah dilakukan untuk memastikan keamanan jemaah umrah Indonesia.
Pemerintah telah menurunkan tim khusus di Bandara Jeddah dan Madinah guna berkoordinasi dengan maskapai penerbangan, memastikan kebutuhan dasar jemaah terpenuhi saat menunggu penerbangan, serta melakukan pemantauan selama 24 jam secara intensif bersama Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah. (Abdi)
