HALOSULSEL.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mulai menerapkan kebijakan pengetatan anggaran secara signifikan pada tahun 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya penghematan energi nasional sekaligus merespons penurunan alokasi anggaran daerah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Maros, Andi Davied Syamsuddin mengungkapkan, salah satu poin paling mencolok dalam kebijakan efisiensi ini adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran perjalanan dinas pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp17.925.787.000. Namun, pada tahun 2026, angka tersebut menciut menjadi Rp15.714.760.000, atau berkurang sekitar Rp2,2 miliar.
"Terjadi pengurangan anggaran perjalanan dinas karena anggaran kita memang berkurang. Namun, kami pastikan ini tidak akan mengganggu kinerja OPD (Organisasi Perangkat Daerah)," tegas Mantan Kepala DLH Maros ini, Senin, 20 April 2026.
Selain memangkas biaya perjalanan, Pemkab Maros juga menerapkan pola kerja baru. Para ASN kini diwajibkan melaksanakan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat.
Langkah unik bahkan dilakukan di lingkungan Sekretariat Daerah. Saat WFH berlangsung, aliran listrik di lantai dua Kantor Bupati Maros dipadamkan total. Aktivitas pelayanan yang tersisa dipusatkan hanya di lantai satu demi menekan biaya listrik dan penggunaan AC.
“Kami juga mendorong ASN beralih ke transportasi ramah lingkungan, seperti angkutan umum, kendaraan listrik, atau sepeda,” tambahnya.
Secara terpisah, Bupati Maros, Chaidir Syam merinci bahwa dari total 6.392 ASN, sebanyak 1.856 orang menjalankan WFH, sementara 4.536 orang tetap bekerja dari kantor (Work From Office/WFO).
Chaidir menegaskan kebijakan hemat ini tidak boleh mengorbankan masyarakat. ASN yang bertugas di sektor krusial tetap wajib hadir secara fisik.
"Pelayanan publik tetap berjalan normal. Petugas di puskesmas, tenaga kesehatan, rumah sakit, hingga kantor kecamatan dan kelurahan tidak ada yang WFH. Mereka tetap di kantor untuk melayani warga," jelas Chaidir.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran perjalanan, Pemkab Maros kini memaksimalkan layanan digital. Agenda rapat, bimbingan teknis (bimtek), dan koordinasi antarinstansi diprioritaskan berlangsung secara daring (online).
