Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan para pegawai, tetapi juga memengaruhi kehidupan keluarga mereka yang bergantung pada penghasilan tersebut.
Merespons situasi ini, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo, Amshar Andi Timbang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, menegaskan komitmennya untuk segera mengambil langkah konkret. Pihaknya akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) guna meminta penjelasan resmi.
“Kami tidak bisa membiarkan persoalan ini berlarut-larut. Mereka telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga hak mereka juga harus dipenuhi,” ujarnya.
Amshar menekankan bahwa keterlambatan pembayaran gaji menyangkut hak dasar para pegawai yang tidak boleh diabaikan. Pemerintah daerah, menurutnya, memiliki kewajiban untuk memberikan kepastian, baik dari sisi status maupun hak keuangan PPPK paruh waktu.
Selain itu, Komisi I DPRD Wajo juga akan mendalami berbagai aspek yang diduga menjadi penyebab keterlambatan, mulai dari administrasi, regulasi pengangkatan, hingga mekanisme penganggaran.
“DPRD hadir untuk memastikan keadilan dan akuntabilitas. Jangan sampai ada pegawai yang terus bekerja, tetapi tidak mendapatkan haknya,” tegasnya.
Di sisi lain, para PPPK paruh waktu, khususnya guru dan tenaga kependidikan, mengaku kondisi ini semakin memberatkan. Mereka tetap berupaya menjalankan tugas mendidik dan melayani, sembari berharap adanya kepastian dan solusi nyata dari pemerintah.
Komisi I DPRD Kabupaten Wajo menargetkan pemanggilan BKPSDM dapat segera dilakukan dalam waktu dekat. Langkah ini diharapkan menjadi awal dari penyelesaian persoalan, sekaligus memberikan harapan bagi para PPPK paruh waktu yang selama ini menanti kepastian hak mereka.
