Hal tersebut setelah Ia menerima laporan adanya pengadaan perlengkapan olahraga yang dilakukan Disporapar diakhir tahun 2025 yang terkesan tidak memperhatikan kebutuhan dasar (cabor) dan atlet yang sementara menjalani persiapan menghadapi Porprov.
Menurutnya, sejumlah item pengadaan justru dilakukan tanpa koordinasi dengan KONI maupun pengurus cabor, padahal atlet dan cabor merupakan pihak yang paling memahami kebutuhan di lapangan.
“Ini yang membuat saya sangat geram. Mereka langsung mengeksekusi pembelanjaan tanpa berkoordinasi apa kebutuhan utama atlet dan cabor. Mereka yang latihan setiap hari, mereka yang tahu apa yang paling dibutuhkan,” tegas Fery.
Padahal sebelumnya, lanjut Fery, Komisi IV DPRD Wajo telah menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat kerja dengan Disporapar untuk mengingatkan agar pengadaan sarana olahraga benar-benar tepat sasaran. Namun, menurutnya, persoalan serupa masih terus terjadi.
“Kami sudah menghimbau agar kebutuhan atlet diperhatikan betul. Tapi tiba tiba ada muncul pembelian barang di akhir tahun yang dinilai tidak sesuai kebutuhan. Kalau barang itu nanti tidak terpakai, berarti itu pemborosan anggaran,” ujarnya.
Politisi PKB itu juga menyoroti adanya dugaan harga pengadaan yang dinilai tidak wajar. Ia mempertanyakan alasan pembelanjaan dilakukan secara terburu-buru di penghujung tahun anggaran.
“Masih ada harga yang lebih rendah dan bisa diadakan, tapi kenapa terkesan buru-buru. Ini yang menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya?” katanya.
Data yang diterima menyebutkan pencairan dana sarana prasarana olahraga mencapai Rp66.510.605 dari alokasi sekitar Rp500 juta. Pengadaan tersebut meliputi berbagai item seperti bola takraw, lapangan tenis meja, jersey sepakbola, perlengkapan e-sport, baju karate, perlengkapan bulutangkis hingga speaker dansa.
Fery yang juga Ketua Umum Pengurus Kabupaten PBSI Wajo ini menegaskan, kritik tersebut muncul bukan karena pihaknya tidak mendukung pembinaan olahraga. Justru sebaliknya, ia mengaku prihatin karena selama ini KONI dan cabor tetap berjuang di tengah keterbatasan anggaran maupun fasilitas latihan.
“Cabor bersama KONI tetap bahu membahu dengan segala keterbatasan demi bisa berprestasi untuk daerah. Tapi Disporapar justru terlihat tidak mengindahkan perjuangan atlet dalam menghadapi Porprov,” ucapnya.
Tak sampai disitu, Fery kembali mengingatkan kondisi pengadaan pembangunan venue dan sarana olahraga di Wajo tahun tahun sebelumnya yang dinilai belum maksimal meski telah menghabiskan anggaran besar.
“Cara kerjanya seolah seenaknya saja. Tahun lalu pembangunan beberapa venue olahraga anggarannya puluhan miliar, tapi hasilnya, banyak yang tidak layak digunakan untuk Porprov. Sementara atlet saat ini hanya butuh dukungan dasar seperti tempat latihan yang layak,” bebernya.
Ia pun meminta Bupati Wajo melakukan evaluasi serius dan menyeluruh terhadap kinerja Disporapar, mengingat dinas tersebut salah satu dinas yang menyerap anggaran yang cukup besar dalam pembangunan sapras tahun tahun sebelumnya.
“Kalau pola kerjanya seperti ini, untuk apa Disporapar ada? Kami melihat belum ada dampak nyata yang benar-benar dirasakan terhadap pembinaan olahraga dan kepemudaan. Jangan sampai dinas ini hanya terkesan menjadi tempat persinggahan anggaran, sementara output dan manfaatnya bagi atlet maupun cabor tidak jelas,” tegas Fery.
Menurutnya, anggaran yang besar seharusnya mampu melahirkan fasilitas yang layak, program pembinaan yang tepat sasaran, serta dukungan nyata.
Tidak hanya di bidang olahraga, tapi juga pada program kepemudaan dan pariwisata tak ada wujud nyata yang diberikan.
"Termasuk perhatian di bidang kepemudaan dan kepariwisataan, apa coba kita lihat programnya? Padahal sudah banyak sumbangsih yang kita berikan. Kita sudah sarankan tapi tak ada hasil yang terlihat," Tutup Fery Surachmat. (Humas DPRD Wajo)
