Ketgam: Tangkapan layar, salah satu peserta lomba cerdas cermat jmemprotes keputusan juri setelah jawabannya mendapat nilai -5, karena menganggap jawabannya sama dengan peserta yang mendapat nilai 10 pada final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat.
HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Polemik penilaian dalam Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 di Kalimantan Barat akhirnya mendapat perhatian serius dari pimpinan MPR RI. Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyampaikan permintaan maaf atas insiden yang viral di media sosial tersebut.
Akbar menegaskan, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dewan juri maupun sistem perlombaan agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
"Kami mohon maaf atas kelalaian dewan juri. Kami akan tindak lanjuti kejadian ini," ujar Akbar kepada wartawan, Senin (11/5/2026).
Menurutnya, pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR RI perlu dibenahi secara menyeluruh, mulai dari aspek teknis hingga mekanisme penilaian. Ia menilai evaluasi penting dilakukan demi menjaga profesionalisme dan kredibilitas lomba tingkat nasional tersebut.
Akbar mengungkapkan, sejumlah aspek akan menjadi perhatian dalam evaluasi nantinya, termasuk sistem tata suara, mekanisme penilaian, hingga prosedur banding apabila terjadi keberatan dari peserta.
"Saya melihat, Lomba Cerdas Cermat ini perlu dievaluasi supaya lebih baik. Jangan ada lagi kejadian seperti ini," tegasnya.
Ia juga mengaku telah menerima informasi bahwa insiden serupa disebut pernah terjadi pada pelaksanaan lomba di provinsi lain pada tahun sebelumnya.
Viralnya final LCC Empat Pilar MPR RI bermula dari tayangan yang memperlihatkan adanya perbedaan penilaian terhadap jawaban dua kelompok peserta yang dinilai memiliki isi jawaban yang sama.
Dalam tayangan final yang disiarkan melalui YouTube MPR RI, pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan pertimbangan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kelompok C dari SMAN 1 Pontianak menjadi peserta pertama yang menjawab.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," ujar peserta Grup C.
Namun, salah satu dewan juri, Dyastasita, justru memberikan nilai minus lima terhadap jawaban tersebut.
Tak lama kemudian, Grup B dari SMAN 1 Sambas memberikan jawaban yang dinilai sama persis.
"Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden," jawab peserta Grup B.
Menariknya, jawaban tersebut justru mendapat nilai sempurna 10 dari juri yang sama.
"Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10," ujar Dyastasita.
Keputusan itu langsung memicu protes dari Grup C yang merasa jawaban mereka tidak berbeda dengan Grup B.
"Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B. Sama," protes peserta Grup C.
Dyastasita kemudian menjelaskan bahwa jawaban Grup C dianggap tidak menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
"Tadi disebutkan regu C ya, itu pertimbangan dari DPD-nya tidak ada. DPR tadi," jelasnya.
Sementara itu, juri lainnya, Indri Wahyuni, menegaskan pentingnya artikulasi yang jelas saat peserta menjawab pertanyaan.
"Perlu diingat bahwa kami telah memberikan peringatan sebelumnya, bahwa artikulasi sangatlah penting. Oleh karena itu, kebiasaan menjawab dengan artikulasi yang jelas harus diterapkan. Jika menurut kalian sudah baik, tetapi Dewan Juri tidak mendengar dengan jelas, maka Dewan Juri berhak memberikan nilai -5," ujar Indri.
Video tersebut kemudian ramai diperbincangkan publik di berbagai platform media sosial. Banyak warganet mempertanyakan konsistensi penilaian dewan juri hingga akhirnya persoalan tersebut mendapat sorotan luas dan menjadi perhatian pimpinan MPR RI. (Aby)
