HALOSULSEL.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros sukses mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Pencapaian ini melengkapi koleksi 16 gelar WTP yang pernah diraih Pemkab Maros. Spesialnya, ini merupakan WTP ke-14 yang berhasil dipertahankan secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan status tertinggi ini diserahkan langsung di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan Imam Bonjol, Makassar, Selasa 2 Juni 2026.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam, hadir langsung menerima raport hijau tersebut. Ia didampingi oleh Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, serta Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa.
"Alhamdulillah, capaian ini merupakan buah dari kerja keras dan komitmen bersama seluruh jajaran Pemkab Maros dalam menjaga tata kelola keuangan daerah agar tetap on the track sesuai aturan," ujar Chaidir usai menerima LHP.
Bagi mantan Ketua DPRD Maros ini, opini WTP bukan sekadar pajangan atau penghargaan di atas kertas. Lebih dari itu, predikat ini menjadi manifestasi tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat dalam mengelola uang rakyat secara transparan dan akuntabel.
“Kita bersyukur atas WTP ke-14 secara berturut-turut ini. Harapan kita bersama, ke depan pengelolaan keuangan daerah kita bisa semakin matang dan clean,” imbuhnya.
Kendati sukses mengamankan predikat tertinggi, Chaidir bersikap realistis dan mengakui bahwa potret keuangan daerahnya belum sepenuhnya sempurna. BPK tetap menyertakan sejumlah catatan yang harus dibenahi.
Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan BPK dalam LKPD 2025 kali ini adalah terkait pos belanja honorarium Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Salah satu catatannya terkait belanja honorarium ASN yang dinilai belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku," beber Chaidir jujur.
Merespons hal tersebut, Chaidir menegaskan tidak akan menunda-nunda waktu. Pihaknya berjanji akan langsung tancap gas menindaklanjuti seluruh rekomendasi perbaikan dari auditor negara tersebut demi perbaikan sistem administrasi Pemkab Maros.
“Evaluasi dari BPK ini sangat penting bagi kami untuk berbenah. Kami pastikan pengelolaan anggaran ke depan akan semakin tertib, efektif, dan patuh pada regulasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Maros, Muh Gemilang Pagessa menyatakan dukungannya. Selaku lembaga legislatif yang memegang fungsi pengawasan, DPRD Maros akan segera membedah dokumen temuan BPK tersebut bersama pihak eksekutif.
“Kami di DPRD tentu akan mempelajari seluruh rekomendasi BPK. Hasil pemeriksaan ini akan segera kami diskusikan dan bahas bersama Pemda untuk dicarikan solusi terbaiknya,” kunci legislator muda ini.
