HALOSULSEL.COM, MAKASSAR -- Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Selatan memusnahkan barang bukti narkotika berbagai jenis senilai sekitar Rp90 miliar di halaman Mapolda Sulsel. Pemusnahan dilakukan menggunakan mobil insinerator milik Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai bentuk komitmen memberantas peredaran gelap narkoba di wilayah Sulawesi Selatan.
Kapolda Sulsel, Djuhandhani Rahardjo Puro, menegaskan bahwa seluruh jajaran kepolisian di Sulsel telah menyatakan perang terhadap narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi generasi bangsa.
“Untuk wilayah hukum Sulsel, kita sudah sepakat berperang melawan narkoba. Sebagai garda terdepan penegakan hukum, Polri terus menyesuaikan strategi pemberantasan narkotika sesuai dinamika yang berkembang, baik di tingkat nasional maupun wilayah,” tegasnya.
Barang bukti yang dimusnahkan terdiri dari lebih dari 56,8 kilogram sabu, 2 kilogram ganja kering, 209 butir pil ekstasi, 7,6 kilogram kokain, serta 157 cartridge etomidate. Dari total barang bukti tersebut, aparat memperkirakan sekitar 237 ribu jiwa berhasil diselamatkan dari potensi penyalahgunaan narkotika.
Kapolda mengungkapkan, sepanjang lima bulan pertama tahun 2026, aparat berhasil membongkar jaringan narkotika internasional yang diduga berasal dari Malaysia dan masuk melalui jalur laut ke wilayah Sulawesi Selatan.
Dalam pengungkapan jaringan tersebut, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel menyita 10 kilogram sabu. Sementara itu, Polrestabes Makassar mengamankan 5 kilogram, Polres Pelabuhan Makassar 1 kilogram, dan pengungkapan terbesar dilakukan oleh Polsek Pelabuhan Nusantara dengan barang bukti mencapai 40 kilogram sabu.
Menurut Djuhandhani, keberhasilan tersebut menunjukkan sinergi seluruh jajaran kepolisian dalam mempersempit ruang gerak sindikat narkotika internasional yang menjadikan wilayah pesisir dan pelabuhan sebagai jalur masuk utama.
Polda Sulsel memastikan upaya pemberantasan narkoba akan terus ditingkatkan melalui penegakan hukum yang tegas, pengawasan jalur perbatasan dan pelabuhan, serta kolaborasi dengan berbagai instansi terkait guna melindungi masyarakat dari ancaman peredaran narkotika.(Has)
