Usulan tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi PAD yang digelar di Ruang Marusu, Senin, 13 Juli 2026. Rapat dipimpin Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M Ferdiansyah. Kegiatan itu juga dihadiri 14 camat serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).
Muetazim mengatakan, empat OPD yang diusulkan untuk dilakukan rasionalisasi target PAD yakni Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag), Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUTRPKP), serta Dinas Perikanan.
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan hingga pertengahan tahun baru membukukan PAD sebesar Rp202 juta atau 31 persen dari target Rp650 juta. Dinas Kopumdag mencatat realisasi Rp1,2 miliar atau 28,93 persen dari target Rp4,3 miliar. Dinas PUTRPKP baru mencapai Rp2,2 miliar atau 39 persen dari target Rp5,7 miliar. Dinas Perikanan mengumpulkan PAD sebesar Rp455 juta atau 41 persen dari target Rp1,1 miliar.
Menurut Muetazim, rendahnya capaian tersebut dipengaruhi kondisi yang berbeda di masing-masing OPD. “Pada Dinas Kopumdag, misalnya, menurunnya transaksi di pasar dipengaruhi perubahan pola belanja masyarakat yang kini lebih banyak beralih ke platform daring,” ujarnya.
Sementara pada Dinas PUTRPKP, banyak alat berat yang menjadi sumber pendapatan melalui penyewaan sudah tidak lagi layak beroperasi. “Sudah tidak layak operasi lagi alat-alatnya, tetapi mereka tetap dibebani target yang besar. Karena itu perlu dikaji, buat drafnya lalu sampaikan ke TAPD untuk menurunkan targetnya,” imbuhnya.
Meski demikian, Kepala Bapenda Maros, M Ferdiansyah, menegaskan usulan penyesuaian target tidak bisa langsung disetujui. Menurutnya, setiap usulan harus melalui mekanisme serta kajian sesuai ketentuan yang berlaku.
“Akan diturunkan targetnya, tetapi harus sesuai dengan mekanisme yang ada, aturan yang ada, dan regulasi yang ada,” ujarnya.
Secara keseluruhan, realisasi PAD Kabupaten Maros hingga pertengahan 2026 telah mencapai sekitar Rp178 miliar atau 50 persen dari target Rp347 miliar. (adv)
