HALOSULSEL.COM, WAJO -- Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi Partai NasDem, Haryanto, menggelar reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025/2026 di Kelurahan Uraiyang, Kecamatan Majauleng, Rabu (15/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi.
Selain persoalan infrastruktur, salah satu isu yang paling banyak disampaikan warga adalah hilangnya bantuan sosial (bansos) setelah adanya pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah warga mengaku tidak lagi terdaftar sebagai penerima bansos karena status kesejahteraan mereka berubah ke kelompok desil yang lebih tinggi. Padahal, menurut warga, kondisi ekonomi mereka masih tergolong layak menerima bantuan.
Menanggapi hal tersebut, Haryanto mengatakan persoalan tersebut tidak hanya terjadi di Kabupaten Wajo, tetapi juga dialami sejumlah daerah lain sebagai dampak dari kebijakan pemutakhiran data oleh pemerintah pusat.
"Ini merupakan persoalan yang cukup banyak dikeluhkan masyarakat. Pendataan tentu bertujuan agar bantuan tepat sasaran, namun perlu ada mekanisme yang cepat untuk menindaklanjuti apabila ditemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat," kata Haryanto.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengajukan keberatan apabila terjadi perubahan status desil yang berdampak pada penghentian bantuan sosial.
Ia mencontohkan, dalam reses tersebut terdapat warga yang hidup seorang diri dan sangat bergantung pada bantuan sosial, namun namanya tidak lagi tercantum sebagai penerima setelah dilakukan pembaruan data.
Karena itu, Haryanto berharap Badan Pusat Statistik (BPS) bersama instansi terkait dapat terus menyempurnakan proses pendataan serta mempercepat mekanisme perbaikan data bagi masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan.
"Data harus selalu diperbarui sesuai kondisi di lapangan agar program bantuan sosial benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya.
Dalam kegiatan reses tersebut turut hadir Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wajo, Marzam Pallawagau, Kabid Bina Marga Dinas PUPRP Kabupaten Wajo Darmawan, unsur pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta tokoh masyarakat.
Melalui kegiatan reses, Haryanto menegaskan komitmennya untuk terus menyerap aspirasi dan mengawal berbagai persoalan yang menjadi kebutuhan warga, baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. (Humas DPRD Wajo)
