HALOSULSEL.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten Maros kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan menyabet penghargaan Juara 1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tingkat Provinsi Sulawesi Selatan. Capaian ini diraih untuk kategori daerah dengan kapasitas kemampuan keuangan daerah rendah.
Meskipun masuk dalam kategori kemampuan keuangan rendah berdasarkan jumlah anggaran yang dikelola—yakni sekitar Rp1,5 triliun—Kabupaten Maros terbukti menjadi yang terbaik dalam tata kelola dan efisiensi anggaran.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas dan kesehatan kondisi keuangan daerah.
"Indeks pengelolaan keuangan ini bentuk kita menjaga kondisi keuangan kita, kestabilan keuangan kita," ujarnya, Selasa (11/8/2026).
Capaian prestasi ini juga berdampak langsung pada terjaminnya pemenuhan hak-hak pegawai serta perlindungan sosial bagi masyarakat. Pemkab Maros memastikan seluruh belanja wajib, mulai dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), gaji PPPK, hingga gaji PPPK paruh waktu tetap dibayarkan secara konsisten.
Tak hanya itu, Pemkab Maros juga terus memperkuat komitmen pada sektor pelayanan dasar. Pada sektor kesehatan, tingkat kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Maros telah mencapai 99 persen. Anggaran UHC untuk tahun depan disiapkan naik menjadi kurang lebih Rp35 miliar dari yang sebelumnya Rp28 miliar, termasuk adanya penambahan alokasi anggaran BPJS PBI hingga Rp8 miliar.
Sementara untuk sektor prioritas lainnya, Pemkab Maros secara konsisten mengalokasikan anggaran pendidikan di atas 20 persen. Pada sektor infrastruktur pelayanan publik, intervensi anggaran juga terus ditingkatkan secara bertahap dari 31 persen menjadi 34 hingga 36 persen pada APBD mendatang.
Penghargaan ini menegaskan bahwa keterbatasan kapasitas anggaran daerah bukan menjadi penghalang bagi Kabupaten Maros untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan berpatokan pada kesejahteraan masyarakat.
