Dugaan itu disampaikan Husniah dalam konferensi pers bersama tim kuasa hukumnya dari Trisula Law Firm di Rumah Jabatan Bupati Gowa, Minggu (4/10/2026) malam.
"Upaya hukum akan saya lakukan, termasuk menyampaikan surat resmi kepada Mahkamah Agung dan Kementerian Dalam Negeri terhadap sabotase surat tanggapan saya yang seharusnya menjadi hak Bupati Gowa," tegas Husniah.
Menurut Husniah, surat tersebut merupakan hak konstitusionalnya untuk memberikan tanggapan kepada MA. Namun, surat itu tidak pernah sampai ke tangannya sebagaimana mestinya.
"Ada upaya sabotase yang dilakukan terhadap surat yang dikirimkan kepada saya. Tentunya sabotase itu dilakukan melalui pos," ungkapnya.
Ia menyebut persoalan ini di luar dugaan. Untuk aspek teknis dan pembuktian hukum, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum.
Langkah hukum ini diambil Husniah di tengah putusan MA yang mengabulkan permohonan uji pendapat DPRD Kabupaten Gowa. Putusan tersebut tercatat dalam perkara Nomor 1 P/UP/2026 dan diputus Kamis (1/10/2026) lalu.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan, "Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum." Perkara ini merupakan perkara Tata Usaha Negara dengan klasifikasi uji pendapat yang diregistrasi pada 21 Agustus 2026.
Meski demikian, Husniah menegaskan tetap menghormati proses hukum yang berjalan. Ia menilai persoalan surat ini harus diluruskan karena menyangkut hak jawabnya di lembaga peradilan tertinggi.
"Saya tetap menghargai proses, baik proses hukum maupun proses lainnya yang disampaikan oleh MA dan Kementerian Dalam Negeri," ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bupati perempuan pertama di Gowa itu meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi dinamika politik yang berkembang.
"Saya hanya ingin berpesan kepada seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi ataupun tidak ikut dalam politik yang semestinya tidak menjadi konsumsi publik. Kita jaga sama-sama ini Gowa, kita jaga sama-sama daerah kita," pungkasnya. (Hamda)
