HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Pengurus Besar Ikatan Kekeluargaan/Mahasiswa/Pelajar Indonesia Sulawesi Selatan yang disingkat PB IKAMI Sulawesi Selatan mendorong Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera melakukan aktivasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) di Pulau 9 Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.
Dorongan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian terhadap pemerataan akses pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang daerah stunting tinggi
PB IKAMI Sulsel menilai bahwa keberadaan dapur SPPG di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan distribusi makanan bergizi, tetapi juga menjadi bagian penting dari upaya negara memastikan bahwa program pemenuhan gizi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di wilayah dengan akses pelayanan yang relatif terbatas daerah kepulauan.
Kami mendorong BGN agar mempercepat proses aktivasi dapur SPPG di wilayah 3T Kabupaten Sinjai. Jangan sampai masyarakat di wilayah yang secara geografis memiliki tantangan akses justru tertinggal dalam memperoleh manfaat program pemenuhan gizi nasional,” Ujar Ukhy Sukirman Ketua Maritim dan Kelautan PB IKAMI Sulsel
Menurut Ukhy Sukirman, percepatan aktivasi SPPG perlu diprioritaskan dilakukan dengan tetap memperhatikan kesiapan infrastruktur, standar keamanan pangan, kualitas bahan baku, tenaga pelaksana, serta mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.
Hal tersebut penting agar setiap dapur SPPG yang diaktifkan benar-benar mampu menjalankan pelayanan secara profesional, berkelanjutan, dan memenuhi standar yang telah ditetapkan BGN.
Selain mendorong aktivasi, PB Ikami Sulsel juga berharap pengelolaan SPPG di Kabupaten Sinjai dapat melibatkan potensi ekonomi masyarakat lokal. Pengadaan bahan pangan, misalnya, dapat diarahkan untuk menyerap produk petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM, dan kelompok usaha masyarakat setempat sepanjang memenuhi standar kualitas dan ketentuan program.
Dengan demikian, program MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat untuk menghilangkan stunting, tetapi juga dapat menciptakan efek ekonomi yang lebih luas melalui penguatan rantai pasok pangan lokal.
SPPG harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan daerah. Selain memenuhi kebutuhan gizi, keberadaannya harus mampu membuka ruang partisipasi masyarakat dan menggerakkan ekonomi lokal, lanjutnya.
PB IKAMI Sulsel juga meminta adanya koordinasi yang lebih kuat antara BGN, pemerintah daerah, pemerintah desa/kelurahan, tenaga kesehatan, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya dalam memastikan kesiapan dan keberlanjutan layanan SPPG.
Menurut mereka, wilayah 3T membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif. Kondisi geografis, ketersediaan bahan pangan, akses transportasi, hingga karakteristik sosial masyarakat perlu menjadi pertimbangan dalam penyelenggaraan layanan, Ungkapnya
Karena itu, PB IKAMI Sulsel berharap BGN dapat memberikan perhatian khusus terhadap percepatan aktivasi SPPG 3T di Kabupaten Sinjai Pulau 9 sebagai bagian dari komitmen pemerataan program nasional.
Kami tidak ingin wilayah 3T hanya menjadi objek program. Masyarakat lokal harus menjadi bagian dari proses, mulai dari penyediaan bahan pangan, tenaga kerja, hingga pengawasan. Dengan kolaborasi yang baik, program ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan berkelanjutan, tegas Ukhy.
PB IKAMI Sulsel menyatakan siap mengambil peran sebagai mitra kritis dan konstruktif dalam mengawal pelaksanaan program pemenuhan gizi di Sulawesi Selatan, Khususnya daerah 3 T di Pulau 9 Kabupaten Sinjai
Dorongan tersebut diharapkan menjadi perhatian bersama agar program nasional di bidang pemenuhan gizi dapat berjalan secara tepat sasaran, transparan, berkeadilan, dan menjangkau masyarakat hingga wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses pelayanan. (*)
