HALOSULSEL.COM, MAROS — Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kabupaten Maros mencatat realisasi anggaran sebesar 75,26 persen hingga Oktober 2026. Capaian tersebut menempatkan Kemenhaj Maros pada posisi tertinggi di antara satuan kerja Kemenhaj kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan.
Berdasarkan hasil evaluasi anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Triwulan III Tahun Anggaran 2026, realisasi Kemenhaj Maros melampaui rata-rata realisasi anggaran tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yang tercatat 53,89 persen. Sementara itu, realisasi anggaran Kantor Wilayah Kemenhaj Sulsel berada pada angka 49,85 persen.
Capaian tersebut terungkap dalam rapat evaluasi anggaran DIPA yang diselenggarakan Kanwil Kemenhaj Sulsel secara daring, Kamis (22/10/2026).
Selain unggul dalam realisasi anggaran, berdasarkan rilis terbaru Kanwil Kemenhaj Sulsel, Kemenhaj Maros juga mencatat tingkat partisipasi layanan jemaah haji tertinggi di Sulawesi Selatan.
Kepala Kantor Kemenhaj Kabupaten Maros, Ahmad Ihyadin, menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Ia menyebut keberhasilan itu merupakan hasil kerja sama seluruh jajaran, didukung arahan dan pembinaan pimpinan Kanwil Kemenhaj Sulsel.
“Keberhasilan ini atas rida Allah SWT, dibarengi dengan ikhtiar kuat, mulai dari petunjuk dan arahan Kakanwil Kemenhaj Sulsel, Bapak H. Ikbal Ismail, Kabag TU, para Kabid, serta kerja sama seluruh tim ASN Kemenhaj Maros,” ujar Ahmad Ihyadin.
Meski mencatat realisasi tertinggi, Ahmad menegaskan pihaknya tidak ingin berpuas diri. Kemenhaj Maros menargetkan realisasi anggaran mencapai 95 persen pada November 2026 melalui percepatan penyelesaian program kerja.
Untuk mendukung target tersebut, Kemenhaj Maros telah menyelesaikan administrasi kegiatan operasional, perjalanan dinas, serta dokumen laporan pertanggungjawaban (LPJ) sesuai jadwal. Pihaknya juga menyatakan telah menuntaskan revisi DIPA sebelum batas waktu yang ditetapkan pada 23 Oktober 2026.
“Capaian ini menjadi warning sekaligus motivasi bagi kami untuk terus memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada seluruh jemaah haji dan masyarakat Kabupaten Maros,” tegasnya.
Kemenhaj Maros juga berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Maros untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perhajian.
“Kami akan terus membangun komunikasi, koordinasi, dan konsultasi yang efektif dan efisien dengan Bapak Bupati, Wakil Bupati Maros, beserta seluruh pemangku kepentingan,” kata Ahmad.
Dalam rapat evaluasi tersebut, seluruh satuan kerja Kemenhaj di Sulawesi Selatan didorong mempercepat penyerapan anggaran hingga mencapai 80–85 persen sebelum anggaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diturunkan.
Sejumlah langkah strategis turut ditekankan untuk mempercepat realisasi anggaran. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan bendahara diminta segera memproses serta menginput dokumen kegiatan ke sistem akuntansi tanpa menunda penyelesaian administrasi.
Selain itu, satuan kerja didorong mengoptimalkan anggaran yang masih tertahan melalui revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). Kanwil Kemenhaj Sulsel juga menjadwalkan bimbingan teknis pengelolaan keuangan secara tatap muka pada Jumat (23/10/2026), terutama untuk memperlancar pemetaan akun belanja dan proses pencairan anggaran.
Dalam perencanaan berikutnya, penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027 juga diminta lebih mengacu pada kebutuhan riil di lapangan.
Capaian Kemenhaj Maros tersebut menjadi modal untuk melanjutkan percepatan program dan memperkuat pelayanan kepada jemaah haji serta masyarakat, dengan tetap memperhatikan ketepatan administrasi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.(*)
