HALOSULSEL.COM, MAKASSAR -- Praktik penyelewengan gas LPG 3 kilogram bersubsidi di Kota Makassar akhirnya terbongkar. Di balik penertiban bekas pangkalan LPG yang izinnya telah dicabut, polisi menemukan praktik pengoplosan gas subsidi ke dalam tabung nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram dan 12 kilogram.
Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan mengungkap praktik ilegal tersebut di sebuah rumah yang berlokasi di Bumi Tamalanrea Permai (BTP) Blok F Nomor 447, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Biringkanaya, Makassar.
Dalam penggerebekan itu, polisi mengamankan seorang pria berinisial AA (47) yang diduga menjalankan bisnis pengoplosan gas LPG bersubsidi untuk meraup keuntungan pribadi.
Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, mengonfirmasi pengungkapan kasus tersebut saat konferensi pers di lokasi kejadian, Selasa (10/11/2026).
"Pelaku berinisial AA (47) menjalankan modus mengoplos isi gas LPG 3 kilogram bersubsidi ke ukuran tabung nonsubsidi 5,5 kilogram dan 12 kilogram. Berdasarkan pemeriksaan sementara, tersangka telah beroperasi sejak Agustus 2026," ungkap Didik.
Polisi Sita 100 Tabung LPG 3 Kg dan Sejumlah Peralatan
Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka yang diketahui merupakan bekas pangkalan LPG tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang digunakan untuk menjalankan aktivitas ilegal itu.
Barang bukti yang diamankan meliputi 100 tabung LPG 3 kilogram bersubsidi, enam tabung LPG 5,5 kilogram nonsubsidi, dan 21 tabung LPG 12 kilogram nonsubsidi.
Polisi juga menyita 13 unit alat transfer gas, termasuk tiga selang bening, satu unit mobil pikap yang digunakan untuk pengangkutan, dua timbangan digital, 10 baskom, puluhan karet tabung, serta 50 segel tabung ilegal berwarna putih.
Direktur Ditreskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Taufik Herdiansyah Zeinardi, menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan pengaduan masyarakat.
Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti personel Subdit I Indagsi pada Ahad (8/11/2026), hingga akhirnya tersangka berhasil ditangkap pada Senin (9/11/2026).
"Tersangka mengaku mempelajari teknik pengoplosan gas dari tayangan YouTube. Sementara alat transfer gas, karet, hingga segel tabung palsu dibelinya secara daring melalui marketplace Shopee," jelas Taufik.
Dalam menjalankan aksinya, tersangka melakukan pengoplosan sekitar 20 hari setiap bulan. Modus yang digunakan terbilang sederhana, yakni merendam tabung penerima di dalam baskom berisi es batu untuk mempercepat proses pemindahan gas.
Tersangka terlebih dahulu membeli LPG 3 kilogram dari sejumlah pengecer. Selanjutnya, gas bersubsidi tersebut dipindahkan ke tabung nonsubsidi dengan takaran tertentu.
Untuk tabung ukuran 5,5 kilogram, tersangka menggunakan isi dari dua tabung LPG 3 kilogram, kemudian menjualnya seharga Rp100 ribu. Sementara tabung ukuran 12 kilogram diisi menggunakan tiga hingga empat tabung LPG 3 kilogram dan dijual seharga Rp200 ribu.
Dari setiap tabung yang dijual, tersangka memperoleh keuntungan bersih berkisar Rp60 ribu hingga Rp120 ribu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, total keuntungan yang dikumpulkan dari praktik ilegal tersebut mencapai Rp55,4 juta.
Terancam Penjara 6 Tahun dan Denda Rp60 Miliar
Atas perbuatannya, AA dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Tersangka terancam pidana penjara maksimal enam tahun serta denda paling banyak Rp60 miliar.
Sementara itu, Area Manager Communication Relations dan CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi, Lilik Hardiyanto, mengapresiasi langkah cepat Polda Sulsel dalam mengungkap praktik penyalahgunaan LPG bersubsidi tersebut.
Lilik menjelaskan, rumah yang menjadi lokasi penggerebekan memang pernah beroperasi sebagai pangkalan resmi LPG. Namun, izin pangkalan tersebut telah dicabut Pertamina sejak 2023 karena melakukan pelanggaran ketentuan.
Menyikapi temuan tersebut, Pertamina juga melakukan evaluasi dan penertiban terhadap jaringan distribusi LPG di Sulawesi Selatan.
"Tentu ini menjadi bahan evaluasi ketat bagi kami. Sebagai langkah penertiban, sebanyak 33 agen dari total 203 agen LPG di Sulawesi Selatan telah resmi kami berikan surat teguran keras," tegas Lilik.
Pengungkapan kasus ini menjadi perhatian serius terhadap pengawasan distribusi LPG bersubsidi agar penyalurannya benar-benar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan bisnis ilegal. (Ham)
