Jelajahi

Kategori
Best Viral Premium Blogger TemplatesPremium By Raushan Design With Shroff Templates

Tok! DPR Sahkan RUU Perampasan Aset jadi Undang - Undang

HALO
Kamis, 19 November 2026
Last Updated 2026-11-19T13:48:17Z
Premium By Raushan Design With Shroff Templates


HALOSULSEL.COM, JAKARTA --
Setelah melalui perjalanan panjang selama kurang lebih 18 tahun, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akhirnya disahkan menjadi undang-undang. 


Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).

  

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menjelaskan ruang lingkup tindak pidana dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya yang telah disetujui parlemen.


ia mengatakan tindak pidana korupsi memang menjadi fokus, tetapi sejumlah tindak pidana lainnya juga ikut menjadi ranah perampasan aset.


"Selain korupsi, ada tindak pidana narkotika dan psikotropika, tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi dan bahan berbahaya," katanya.


"Tindak pidana perdagangan orang dan terakhir tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan berdampak pada perekonomian masyarakat luas," sambung Habiburokhman.


Ruang lingkup tindak pidana yang diatur itu merupakan hasil dari masukan masyarakat.


Ihwal tindak pidana penipuan yang menggunakan sarana teknologi, Habiburokhman mencontohkan investasi bodong. Menurut dia, korban investasi palsu kerap datang mengadu ke Komisi III DPR karena pemulihan kerugian tidak berjalan maksimal.


RUU Perampasan Aset mengedepankan asas keadilan dan pemulihan serta komitmen antipenyalahgunaan. RUU memperkuat protokol pengawasan agar beleid itu tidak disalahgunakan setelah resmi berlaku.


"Kita ada pengawas independen, kita bentuk satu pengawas independen yang ditunjuk oleh presiden dan disetujui oleh DPR. Lalu, ada beban pembuktian yang berimbang dan ada transparansi digital," kata Habiburokhman. (Aby)

iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • Stars Rally to Beat Predators in Winter Classic at Cotton Bowl

Iklan