HALOSULSEL.COM, MAKASSAR -- Pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Wajo melakukan kunjungan kerja ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sulawesi Selatan. Kunjungan ini bertujuan untuk membahas dan mengonsultasikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Pemerintah Provinsi Sulsel kepada Kabupaten Wajo.
Rombongan DPRD Wajo diterima langsung oleh Pelaksana Harian (Plh) Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bapenda Sulsel, Yunus Hakim, beserta jajaran pejabat terkait di Kantor Bapenda Sulsel, Makassar. (15/3/2025).
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas sejumlah hal penting terkait realisasi dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2024, serta proyeksi pembagian DBH untuk tahun 2025.
Ketua Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif menyampaikan bahwa kejelasan dan transparansi dalam penyaluran DBH sangat dibutuhkan untuk mendukung penyusunan perencanaan anggaran daerah.
“Kami berharap adanya kejelasan mengenai realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2024 serta proyeksi untuk tahun 2025. Ini penting agar kami dapat menyesuaikan perencanaan dan pelaksanaan anggaran di Kabupaten Wajo,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, pihak Bapenda Sulsel menjelaskan secara rinci mekanisme penyaluran dana bagi hasil pajak, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi besaran dana yang diterima oleh masing-masing kabupaten/kota.
Plh Kabid PAD Bapenda Sulsel, Yunus Hakim, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus meningkatkan akurasi dan ketepatan waktu dalam penyaluran DBH ke seluruh daerah di Sulawesi Selatan.
“Kami berupaya memastikan bahwa proses penyaluran dana bagi hasil berjalan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, agar daerah bisa lebih maksimal dalam perencanaan pembangunan,” katanya.
Kunjungan kerja ini diharapkan memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Wajo dan Bapenda Sulsel dalam mengoptimalkan pendapatan daerah serta meningkatkan efektivitas perencanaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat Wajo. (Humas DPRD Wajo)
