Ketgam: Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah. (Foto: Net)
HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dihentikan meski muncul kasus dugaan keracunan di sejumlah daerah. Menurutnya, program prioritas Presiden itu baik dan harus terus dijalankan dengan perbaikan.
"Program prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis itu sesuatu yang baik, yang harus kita dorong dulu. Bahwa di perjalanannya ada kasus seperti yang kita baca bersama di berbagai media, maka harus segera dilakukan deteksi oleh pemerintah," ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.
Said menyoroti kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini bisa melayani hingga 3.000 porsi. Jumlah itu, kata dia, terlalu besar dan berisiko membuat makanan basi karena dimasak terlalu lama.
"Kalau satu SPPG melayani 3.000, apakah bisa diperpendek? Misalnya cukup 1.500 porsi, sehingga menu MBG yang sampai di sekolah masih fresh from the oven," katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya deteksi dini penyebab keracunan. Waktu dan proses memasak, lanjutnya, bisa menjadi faktor masalah.
"Kalau masak jam 2 malam, sementara jam 12 siang sudah 14 jam tersendiri, tentu berisiko. Jadi perlu pola baru. Atau bisa saja setiap sekolah punya satu SPPG agar lebih mudah diawasi," jelasnya.
Menanggapi wacana pengalihan MBG menjadi bantuan uang tunai, Said menawarkan tiga alternatif: penyaluran langsung ke kabupaten, integrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tambahan khusus MBG, atau memperbanyak SPPG di dekat sekolah.
Namun, ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan pemerintah. "Kalau Banggar, cara berpikirnya seperti itu. Tapi pilihan-pilihan itu adalah domain pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) meminta program MBG dihentikan sementara. Koordinator Program dan Advokasi JPPI, Ari Hadianto, menilai kasus keracunan bukan sekadar masalah teknis, tetapi kesalahan sistem yang terjadi di berbagai daerah.
"Tolong sampaikan kepada Pak Presiden, hentikan program MBG sekarang juga. Ini bukan kesalahan teknis, tapi kesalahan sistem di BGN," kata Ari dalam rapat dengar pendapat umum bersama Komisi IX DPR RI, Senin (22/9/2025).
Ari menekankan keselamatan dan tumbuh kembang anak harus menjadi prioritas utama. "Jangan jadikan anak sebagai target program politik, sementara keselamatan mereka terabaikan," ujarnya.(Aby)
