HALOSULSEL.COM, WAJO -- Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat yang masuk ke gedung dewan tidak akan dibiarkan begitu saja.
Komitmen itu kembali ditegaskannya usai menerima massa aksi Kesatuan Rakyat Menggugat (KERAMAT) di Ruang Kerjanya, Rabu (10/9/2025).
“Kami akan memanggil mitra terkait melalui rapat gabungan komisi untuk menjawab tuntutan ini. Semua komisi hadir lengkap, sehingga aspirasi ini akan dibahas bersama. Aspirasi masyarakat hari ini kami terima secara paripurna,” ujar Firmansyah dengan lantang.
Ia menyebut, DPRD Wajo selalu membuka ruang dialog bagi masyarakat. Menurutnya, kritik dan tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa adalah bagian dari pengawasan publik yang sehat. “Kami tidak akan menutup mata dan telinga. Inilah kerja DPRD, mendengar dan merangkul suara rakyat,” tegasnya.
Pernyataan Firmansyah itu disampaikannya usai menerima langsung puluhan massa KERAMAT yang sebelumnya menggelar aksi di depan Gedung DPRD Wajo. Dalam aksinya, massa membawa keranda mayat sebagai simbol matinya suara rakyat.
Orator aksi, Firdan, menilai DPRD harus lebih serius menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. “Kami datang untuk meminta pertanggungjawaban. Jangan hanya menampilkan slogan ‘Wajo cinta damai dan kondusif’, tapi pastikan kondusif itu berarti masyarakat sejahtera dan bebas dari penyimpangan,” ucapnya.
Koordinator Lapangan KERAMAT, Ardiansyah, menambahkan, keresahan masyarakat sudah nyata dirasakan, baik di bidang sosial maupun ekonomi. “Inilah alasan kami turun unjuk rasa. Tuntutan ini lahir dari suara rakyat,” katanya.
KERAMAT sendiri menyampaikan delapan tuntutan, mulai dari penghapusan tunjangan perumahan dan perjalanan dinas luar provinsi DPRD, desakan agar ULP bersikap netral, hingga persoalan pengadaan alkes RSUD Siwa serta layanan PDAM Sengkang yang masih dikeluhkan warga.
Aksi juga menyinggung persoalan ekonomi daerah. Owner Jek Kurir Sengkang, Andi Gunardi Azis, menyebut 80 persen perputaran ekonomi Wajo didominasi pejabat dan ASN. “Lapangan kerja untuk pemuda masih minim. Kami berharap ada kebijakan yang mampu membuka ruang kerja,” ungkapnya. (Humas DRPD Wajo)
