HALOSULSEL.COM, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros terus memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan daerah dalam mendukung pemenuhan gizi anak sekolah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Maros, Andi Davied Syamsuddin, mengungkapkan bahwa hingga saat ini pelaksanaan MBG di Kabupaten Maros telah tersebar di 14 kecamatan.
Ia menyebut, masih terdapat empat kecamatan yang belum memiliki Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yakni Kecamatan Moncongloe, Camba, Cenrana, dan Mallawa.
“Khusus untuk Kecamatan Cenrana, pembangunannya akan dilakukan langsung oleh Kementerian PUPR. Jadi secara bertahap, semua wilayah akan memiliki fasilitas pelayanan gizi yang memadai,” jelas Andi Davied saat ditemui usai kegiatan evaluasi program MBG di Maros, Selasa (14/10/2025).
Lebih lanjut ia mengungkapkan, hingga kini Maros telah memiliki 31 unit SPPG, di mana 30 di antaranya sudah beroperasi penuh, melayani ratusan sekolah dasar penerima manfaat program MBG.
"Satu lagi masih dalam tahap penyelesaian,” tambahnya.
Untuk wilayah dengan kondisi geografis menantang, seperti daerah pegunungan dan terpencil, pemerintah daerah menyiapkan konsep SPPG Satelit. Fasilitas ini akan menjadi penopang bagi sekolah-sekolah yang jaraknya mencapai enam kilometer atau lebih dari pusat layanan utama.
“SPPG Satelit ini disiapkan agar anak-anak di sekolah yang jauh dari pusat layanan tetap bisa mendapatkan makanan bergizi yang aman dan layak konsumsi. Kami tidak ingin ada kesenjangan pelayanan hanya karena faktor jarak,” tutur mantan Kadis BLHD Maros ini.
Selain perluasan layanan, Pemkab Maros juga memperkuat sistem pengawasan keamanan pangan bagi peserta program MBG. Menyusul beberapa kasus dugaan keracunan makanan di beberapa daerah lain, pemerintah daerah kini lebih ketat dalam pengendalian mutu dan distribusi bahan pangan.
Andi Davied menegaskan bahwa pihaknya telah mengeluarkan surat edaran resmi kepada seluruh pengelola SPPG di tingkat kecamatan dan sekolah. Surat tersebut berisi pedoman teknis serta standar operasional prosedur dalam pengolahan dan penyajian makanan bagi peserta didik.
“Kami juga telah membentuk Tim Koordinasi Pengawasan MBG yang melibatkan seluruh instansi terkait, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, hingga unsur Forkopimda,” ujarnya.
Langkah pengawasan ini diperkuat dengan penyediaan alat tester makanan di setiap sekolah untuk memastikan menu yang disajikan aman sebelum dikonsumsi para siswa.
Dengan terus bertambahnya jumlah SPPG yang beroperasi, Pemkab Maros optimistis dapat mencapai target pemerataan layanan gizi di seluruh kecamatan pada tahun mendatang.
