HALOSULSEL.COM, MAROS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros kembali menorehkan prestasi di kancah nasional. Kali ini, Negeri Butta Salewangang tersebut resmi menyabet penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 kategori Pratama.Penghargaan bergengsi ini diserahkan langsung dalam acara nasional di Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026.
Momentum ini disaksikan langsung oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Wamen Dalam Negeri Bima Arya.
Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, melainkan bukti nyata keberpihakan pemerintah terhadap kesehatan masyarakat kecil.
Komitmen Chaidir bersama Wakil Bupati Muetazim Mansyur dalam menjamin kesehatan warga tak main-main. Hal ini terlihat dari tren kenaikan anggaran yang cukup signifikan.
Tahun 2025: Pemkab mengalokasikan Rp27 miliar untuk 52.961 jiwa.
Tahun 2026: Anggaran ditingkatkan menjadi Rp35 miliar untuk meng-cover 72.191 jiwa.
"Alhamdulillah, tahun ini kita naikkan kuotanya. Semua iuran BPJS Kesehatan untuk 72.191 jiwa ini akan dibayarkan penuh oleh Pemerintah Kabupaten Maros," ujar bupati dua periode ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Maros, Muhammad Yunus, membeberkan alasan mengapa Maros layak mendapatkan penghargaan ini. Maros kini masuk dalam kategori UHC Prioritas.
"Keuntungannya, kalau masyarakat didaftarkan di daerah UHC Prioritas, kartu BPJS-nya langsung aktif saat itu juga. Tidak perlu lagi menunggu 14 hari atau satu bulan seperti daerah lain," jelas Yunus.
Syarat Ketat yang Dipenuhi Maros untuk mempertahankan predikat ini, Yunus menyebut ada tiga indikator "haram" yang tidak boleh dilanggar:
Cakupan kepesertaan wajib di atas 98 persen.
Minimal 80 persen dari total peserta harus berstatus aktif.
Nol tunggakan.
"Satu bulan saja menunggak, status UHC bisa langsung gugur," tambahnya.
Program yang telah dirintis sejak 2023 ini kini memasuki tahun keempat pelaksanaannya. Dengan anggaran Rp35 miliar, duet Chaidir-Muetazim berharap tidak ada lagi warga Maros yang terhambat mendapatkan layanan medis hanya karena persoalan biaya.
