Gambar Ilustrasi
HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi memblokir akses platform pasar prediksi berbasis blockchain, Polymarket, di Indonesia. Pemerintah menilai aktivitas di platform tersebut mengandung unsur judi online karena memungkinkan pengguna bertaruh atas hasil suatu peristiwa.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang bagi segala bentuk perjudian digital, termasuk yang menggunakan teknologi blockchain maupun aset kripto.
“Pemerintah tidak akan memberikan ruang bagi segala bentuk judi online di Indonesia,” ujar Alexander dalam keterangan resmi, Jumat (22/5/2026).
Polymarket dikenal sebagai platform prediction market yang memungkinkan pengguna memasang prediksi terhadap berbagai isu, mulai dari politik, ekonomi, olahraga, hingga peristiwa global lainnya. Pengguna cukup memilih opsi “yes” atau “no” terhadap suatu kejadian. Jika prediksi mereka benar, pengguna berpotensi memperoleh keuntungan finansial.
Namun, menurut Komdigi, mekanisme tersebut tetap tergolong taruhan karena melibatkan spekulasi uang terhadap hasil yang belum pasti.
“Aktivitas seperti Polymarket mengandung unsur taruhan uang dan spekulasi atas suatu peristiwa yang hasilnya belum pasti, sehingga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia,” kata Alexander.
Saat ini, situs Polymarket sudah tidak dapat diakses melalui jaringan internet di Indonesia, baik menggunakan WiFi maupun data seluler.
Taruhan Politik Prabowo Viral
Pemblokiran Polymarket mencuat setelah platform itu ramai diperbincangkan di media sosial akibat munculnya pasar taruhan politik terkait Presiden Prabowo Subianto.
Dalam pasar prediksi yang viral tersebut, pengguna dapat memasang taruhan mengenai kemungkinan Prabowo tidak lagi menjabat sebagai Presiden Indonesia sebelum tahun 2027. Pengguna diminta memilih opsi “yes” atau “no” terkait prediksi tersebut.
Skema taruhan itu mencakup berbagai kemungkinan, mulai dari pengunduran diri, pemberhentian, penahanan, hingga kondisi yang membuat presiden tidak lagi mampu menjalankan tugasnya.
Polymarket bahkan menyediakan beberapa tenggat waktu prediksi, mulai Mei 2026 hingga Desember 2026. Data yang beredar di media sosial menunjukkan peluang opsi “yes” untuk akhir 2026 berada di kisaran 19 persen.
Fenomena ini memicu perdebatan luas di media sosial. Sebagian warganet menjadikannya bahan candaan politik, sementara yang lain menilai pasar prediksi berbasis aset kripto berpotensi membuka ruang spekulasi terhadap isu politik sensitif.
Muncul pula dugaan adanya pihak tertentu yang memiliki informasi internal ikut memasang taruhan di platform tersebut. Namun hingga kini, klaim tersebut belum dapat diverifikasi.
Viralnya taruhan politik itu diduga menjadi salah satu alasan Polymarket mendapat sorotan besar di Indonesia sebelum akhirnya diblokir pemerintah.
Selain memblokir situs utama, Komdigi juga disebut tengah menelusuri akun media sosial yang terafiliasi dengan Polymarket guna memperluas pembatasan akses.
Pemerintah turut mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam aktivitas taruhan digital maupun spekulasi berbasis aset kripto karena dinilai berisiko menimbulkan kerugian finansial dan melanggar regulasi yang berlaku.
Sebelum Indonesia, akses Polymarket juga telah dibatasi di sejumlah negara Asia seperti Taiwan, Thailand, China, dan Japan. Beberapa negara lain seperti Singapore, Brazil, dan India bahkan disebut telah melakukan pemblokiran penuh terhadap platform tersebut. (*)
