HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penuh sorotan dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Rabu (20/5/2026).
Untuk pertama kalinya hadir langsung dalam rapat paripurna DPR sebagai presiden, Prabowo membeberkan arah kebijakan ekonomi nasional hingga kritik keras terhadap aparat korup dan elite yang dinilai terlalu takut menghadapi tantangan ekonomi.
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah akan menjaga stabilitas fiskal dengan menekan defisit APBN 2027 di kisaran 1,80 hingga maksimal 2,40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Defisit APBN akan kami jaga dan terus kami perjuangkan agar semakin kecil,” tegas Prabowo.
Tak hanya itu, pemerintah juga membidik pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen pada 2027 sebagai langkah menuju target ambisius pertumbuhan 8 persen pada 2029.
Presiden juga menargetkan inflasi tetap terkendali di angka 1,5–3,5 persen serta menjaga nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS demi menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Fokus Tekan Kemiskinan dan Pengangguran
Di hadapan anggota DPR, Prabowo menegaskan penurunan angka kemiskinan menjadi prioritas utama pemerintah. Pemerintah menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6,0-6,5 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditekan ke kisaran 4,30-4,87 persen pada 2027.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan penciptaan lapangan kerja formal hingga 40,81 persen.
Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan langsung rakyat kecil,” ujar Prabowo.
Bangun 5.000 Desa Nelayan
Sebagai bagian dari penguatan ekonomi rakyat, pemerintah berencana membangun 5.000 desa nelayan lengkap dengan fasilitas pendukung seperti cold storage, pabrik es hingga SPBU khusus nelayan.
Prabowo menilai nelayan merupakan ujung tombak penguasaan laut Indonesia sehingga perlu diberdayakan secara maksimal.
Sentil Struktur Ekonomi Nasional
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengaku heran dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh stabil sekitar 5 persen selama beberapa tahun terakhir, namun jumlah kelas menengah justru menurun dan angka kemiskinan meningkat.
“Harusnya rakyat ikut tambah sejahtera, bukan malah makin tertekan,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menjadi kritik tajam terhadap ketimpangan hasil pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum sepenuhnya dinikmati masyarakat luas.
Bentuk Badan Pengelola Ekspor SDA
Prabowo turut mengumumkan pembentukan Badan Pengelola Ekspor Sumber Daya Alam (SDA) melalui Peraturan Pemerintah yang diterbitkan hari ini.
Lewat kebijakan baru tersebut, ekspor komoditas strategis seperti minyak sawit, batu bara, dan paduan besi wajib dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah sebagai pengekspor tunggal.
Langkah itu disebut untuk memperkuat kontrol negara terhadap hasil ekspor SDA nasional.
Soroti Aparat Korup dan Bea Cukai
Pidato Prabowo semakin tajam ketika menyinggung praktik aparat yang menjadi “beking” pejabat korup.
Ia bahkan meminta masyarakat tidak takut merekam dan melaporkan aparat yang melakukan penyimpangan.
“Kalau aparat tidak beres, videokan dan laporkan,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga memberi ultimatum keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pembenahan Bea Cukai.
“Kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu memperbaiki keadaan, segera diganti,” ujar Prabowo disambut riuh tepuk tangan peserta sidang.
Pernyataan tersebut muncul setelah banyaknya keluhan pelaku usaha terkait pungutan liar dan hambatan birokrasi yang dinilai mengganggu aktivitas ekonomi.
Minta Menteri Tak Diskriminatif ke PDIP
Dalam pidatonya, Prabowo juga meminta para menterinya bersikap profesional dan tidak diskriminatif dalam proses tender proyek pemerintah, termasuk terhadap pihak yang memiliki latar belakang politik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP.
“Kalau dia menang tender, ya menang saja. Jangan lihat partainya,” kata Prabowo.
“Indonesia Pernah Dipandang di Bawah Anjing”
Pada bagian penutup pidato, Prabowo mengingatkan bangsa Indonesia agar tidak melupakan sejarah penjajahan.
Ia menyebut bangsa Indonesia pernah diperlakukan sangat rendah oleh penjajah.
“Kita pernah ditempatkan derajatnya di bawah anjing,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, pengalaman sejarah itu harus menjadi pengingat agar Indonesia berdiri mandiri dan tidak mudah takut menghadapi tekanan global.
Pidato Prabowo dalam rapat paripurna kali ini tak hanya berisi target ekonomi, tetapi juga sarat pesan nasionalisme, kritik terhadap birokrasi, hingga dorongan agar pemerintah bekerja lebih berpihak kepada rakyat kecil. (Aby)
