Ketgam: Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. (Halosulsel)
HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto membuat pernyataan mengejutkan saat kunjungannya ke Paris, Prancis. Di hadapan Presiden Emmanuel Macron, Prabowo mengungkapkan keinginannya agar bahasa Prancis mulai diajarkan di seluruh jenjang sekolah di Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan bilateral di Istana Élysée, Kamis (28/5/2026), sebagai bagian dari penguatan kerja sama Indonesia dan Prancis di berbagai bidang.
“Saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan,” kata Prabowo.
Ucapan tersebut langsung menjadi perhatian publik karena dinilai sebagai langkah baru dalam arah pendidikan nasional, sekaligus menandai semakin dekatnya hubungan Jakarta dan Paris.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat Pemerintah Prancis terhadap dirinya dan delegasi Indonesia. Ia mengaku tahun ini sudah beberapa kali berkunjung ke Prancis untuk membahas berbagai agenda strategis bersama Macron.
Prabowo bahkan menyinggung momen saat Indonesia mendapat kehormatan mengikuti defile Hari Nasional Prancis atau Bastille Day pada 14 Juli 2025 lalu. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia dalam parade militer tersebut menjadi simbol kuat persahabatan kedua negara.
“Ini merupakan kehormatan besar bagi kami,” ujarnya.
Tak hanya soal diplomasi, Prabowo menilai kerja sama Indonesia dan Prancis kini berkembang pesat di sektor pertahanan, pendidikan, sains, hingga teknologi. Ia juga memuji sikap Macron dalam berbagai isu internasional yang dianggap konsisten dan tegas.
DPR Minta Pemerintah Siapkan Konsep Matang
Di sisi lain, rencana pengajaran bahasa Prancis di sekolah langsung memunculkan respons dari DPR RI. Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian, meminta pemerintah tidak terburu-buru menerapkan kebijakan tanpa kesiapan yang jelas.
Menurutnya, penguatan kemampuan bahasa asing memang penting, tetapi kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional dan kesiapan sistem pendidikan.
“Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan yang matang,” kata Lalu.
Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan lebih rinci terkait roadmap, kesiapan guru, hingga model penerapan di sekolah. DPR pun berencana meminta penjelasan langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam rapat kerja mendatang.
Lalu juga mengusulkan agar bahasa Prancis diterapkan secara bertahap, misalnya sebagai mata pelajaran pilihan atau program khusus di sekolah tertentu sebelum diterapkan secara luas.
Wacana ini kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Sebagian melihatnya sebagai peluang membuka akses generasi muda Indonesia ke dunia internasional, sementara sebagian lain mempertanyakan urgensinya di tengah berbagai tantangan pendidikan nasional yang masih perlu dibenahi. (Aby)
