HALOSULSEL.COM, WAJO -- Berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat mengemuka dalam reses Anggota DPRD Kabupaten Wajo, Amshar A. Timbang, S.H., di Desa Mallusesalo, Kecamatan Sabbangparu, Jumat (17/7/2026).
Didepan ratusan warga, Ketua Komisi I DPRD Wajo itu mengajak mereka untuk memanfaatkan reses sebagai ruang menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga berbagai pertanyaan warga dapat dijawab langsung.
Di sektor pertanian, warga mengusulkan pembangunan jalan tani menuju Libbukeng'e sepanjang sekitar satu kilometer, penambahan kuota pupuk subsidi, serta program pompanisasi untuk mengatasi kekurangan air saat musim kemarau.
Pada bidang kesehatan, warga mengeluhkan masih adanya masyarakat yang belum terdaftar atau kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif. Mereka juga menyoroti keterbatasan stok obat di puskesmas dan rumah sakit sehingga pasien kerap membeli obat sendiri di apotek.
Warga juga mengusulkan pembangunan gedung Posyandu, PAUD permanen, serta penyediaan lahan untuk Koperasi Desa. Selain itu, mereka meminta perbaikan distribusi solar bersubsidi, peningkatan kualitas jaringan internet di wilayah yang masih sulit sinyal, serta pelatihan menjahit bagi ibu rumah tangga dan remaja untuk meningkatkan keterampilan dan ekonomi keluarga.
Menanggapi aspirasi tersebut, perwakilan Dinas Pertanian menjelaskan bantuan benih padi dan jagung dari pemerintah pusat masih berjalan, sementara pembangunan jalan tani masih menunggu penyelesaian status lahan.
Perwakilan BPJS Kesehatan menyampaikan Pemkab Wajo telah mengalokasikan sekitar Rp52 miliar pada 2026 untuk membiayai iuran masyarakat kurang mampu. Warga yang memenuhi syarat dapat mengurus kepesertaan melalui pemerintah desa dengan proses yang lebih cepat.
Dinas Sosial juga menyebut pelayanan kini tersedia di 195 titik layanan desa dan kelurahan sehingga masyarakat cukup membawa KTP dan KK ke operator desa tanpa harus datang ke kantor dinas.
Sementara itu, Dinas Pendidikan menjelaskan usulan pembangunan PAUD dapat diajukan melalui program revitalisasi jika persyaratan administrasi lahan telah terpenuhi. Adapun Dinas Komunikasi dan Informatika menyebut pembangunan menara telekomunikasi dapat diusulkan melalui operator seluler maupun program BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital.
Menutup kegiatan, Amshar A. Timbang menegaskan seluruh aspirasi masyarakat akan dikawal dalam pembahasan program pembangunan daerah.
"Reses bukan sekadar mendengar keluhan, tetapi memastikan setiap suara masyarakat mendapat jalan menuju solusi. Semua usulan yang disampaikan hari ini akan kami kawal sesuai kewenangan DPRD," tegas Ketua Fraksi PKB tersebut.
Ia berharap sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, OPD, dan DPRD terus terjalin agar pembangunan di Desa Mallusesalo benar-benar menjawab kebutuhan warga. (Humas DPRD Wajo)
