HALOSULSEL.COM, WAJO -- Kelangkaan pasokan LPG subsidi 3 kilogram kembali menjadi salah satu keluhan mendesak yang disampaikan warga dalam kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Anggota DPRD Kabupaten Wajo dari Fraksi PPP-Gelora, Amran, S.Sos., M.Si., ini berlangsung di Dusun Tanatempare'e, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Rabu (15/7/2026).
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Camat Tanasitolo, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Wajo, Sekretaris Desa Palippu, serta ratusan warga yang mewakili Desa Palippu, Desa Mario, Desa Wajoriaja, dan Desa Pakkana.
Selain persoalan infrastruktur dan pelayanan dasar, warga menyampaikan keprihatinan yang mendalam terkait semakin sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram di wilayah mereka. Pasokan yang tidak menentu membuat harga di tingkat pengecer melonjak jauh melebihi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan mencapai angka Rp30.000 per tabung.
Kenaikan harga ini tentu terasa sangat berat bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sehari-hari sangat bergantung pada bahan bakar bersubsidi tersebut.
"Sekarang mencari gas 3 kilogram sungguh sangat sulit. Kalau pun ada yang menjual, harganya bisa sampai Rp30 ribu ke atas. Kami adalah masyarakat kecil yang sangat membutuhkan bantuan subsidi ini untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Kami sangat berharap pemerintah segera turun tangan agar pasokan kembali lancar dan harga kembali sesuai aturan," ungkap salah satu warga yang hadir dalam dialog tersebut.
Menanggapi hal ini, Amran menegaskan bahwa LPG 3 kilogram adalah barang bantuan negara yang khusus disiapkan untuk meringankan beban warga kurang mampu. Oleh karena itu, kelangkaan dan ketidakwajaran harga yang terjadi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Masalah ini bukan hal sepele. LPG subsidi adalah hak masyarakat yang memang diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan. Sangat disayangkan jika justru warga kecil yang kesulitan mencarinya, sementara harga di pasaran terus melonjak tak terkendali. Pemerintah daerah bersama Pertamina wajib memastikan bantuan ini sampai tepat sasaran dan tidak ada yang dirugikan," tegas Amran.
Politisi yang mewakili Daerah Pemilihan II ini menilai bahwa penyebab kelangkaan harus segera dibuktikan secara langsung ke lapangan, apakah terjadi karena keterbatasan pasokan, jalur penyaluran yang tidak lancar, atau justru ada penyimpangan yang terjadi di sepanjang rantai distribusi.
"Kami meminta Dinas terkait di lingkungan Pemkab Wajo bekerja sama dengan pihak Pertamina serta aparat penegak peraturan segera melakukan pengecekan dan pemeriksaan mendadak ke pangkalan maupun pengecer. Jika ditemukan pelanggaran seperti penjualan di atas harga ketentuan atau penyaluran yang tidak tepat sasaran, harus ada tindakan tegas sesuai peraturan yang berlaku. Uang rakyat yang digunakan untuk subsidi ini harus benar-benar terasa manfaatnya oleh mereka yang berhak," tambahnya.
Amran juga memastikan akan membawa permasalahan ini ke dalam pembahasan resmi di DPRD Kabupaten Wajo guna meminta pertanggungjawaban serta langkah penyelesaian dari pihak terkait.
"Kami akan panggil pihak pemerintah daerah dan Pertamina untuk meminta penjelasan serta kepastian langkah perbaikan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa kebutuhan pokok mereka tersedia dengan harga yang terjangkau. Saya berjanji akan terus mengawal permasalahan ini sampai ditemukan jalan keluar yang nyata dan berkelanjutan bagi seluruh warga di wilayah Tanasitolo maupun Kabupaten Wajo pada umumnya," pungkasnya.
Sementara itu, warga yang hadir menyambut baik perhatian dan langkah yang akan ditempuh Amran, serta berharap pengawasan terhadap penyaluran barang bersubsidi dapat diperketat sehingga hak masyarakat atas energi terjangkau dapat terjaga dengan baik. (Humas DPRD Wajo)
