HALOSULSEL.COM, WAJO -- Anggota DPRD Kabupaten Wajo menerima aspirasi masyarakat Kelurahan Walennae, Kecamatan Sabbangparu, terkait sejumlah persoalan infrastruktur yang dinilai mendesak untuk segera ditangani.
Aspirasi yang disampaikan perwakilan masyarakat didampingi Badan Khusus Waspamops LMR-RI Provinsi Sulawesi Selatan itu diterima oleh Anggota DPRD Wajo, H. Risman Lukman dan H. Andi Muhammad Alauddin Palaguna, di Ruang Rapat Paripurna Mini DPRD Wajo, Senin (13/7/2026).
Koordinator aspirasi, Jumardin, mengatakan salah satu poin utama yang disampaikan warga adalah penanganan Jalan Pammera yang menghubungkan Kelurahan Walennae, Sompe, dan Taddampalie. Menurutnya, ruas jalan yang berada di tepi sungai tersebut rawan longsor sehingga masyarakat meminta agar trase pembangunan digeser sedikit menjauh dari bibir sungai.
"Kami berharap jalan tersebut dipindahkan sedikit dari bibir sungai agar tidak mudah longsor. Jangan sampai setelah dibangun justru kembali rusak sehingga anggaran menjadi mubazir," ujarnya.
Ia menjelaskan, usulan tersebut telah melalui musyawarah bersama pemerintah kelurahan. Bahkan, masyarakat telah mengusulkan jalur alternatif dan menentukan titik-titik yang dinilai lebih aman. Langkah itu dilakukan agar kejadian serupa pada jembatan yang baru dibangun di kawasan tersebut, yang kini mengalami kemiringan akibat longsor, tidak kembali terulang.
Selain persoalan jalan, warga juga meminta Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan kajian teknis terkait pengamanan tebing serta pemerataan jaringan listrik di sejumlah titik permukiman yang hingga kini belum menikmati layanan listrik secara optimal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Anggota DPRD Wajo, H. Risman Lukman, menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti seluruh masukan masyarakat dengan merekomendasikan pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi III DPRD Wajo.
Meski demikian, legislator PPP itu mengingatkan bahwa usulan menggeser trase jalan tetap harus melalui kajian teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum agar sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain aspek teknis, Risman menilai status lahan yang akan dijadikan jalur baru juga harus dipastikan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Menurutnya, apabila masyarakat telah sepakat menghibahkan lahan, maka hal tersebut sebaiknya dituangkan dalam dokumen resmi sebelum pembangunan dilaksanakan.
"Jangan sampai nanti setelah jalan disetujui untuk dipindahkan, justru muncul tuntutan ganti rugi lahan. Itu bisa menjadi kendala. Karena itu, alangkah baiknya saat RDP nanti status lahannya sudah jelas dan dilengkapi surat hibah," tegasnya.
Terkait keluhan warga mengenai jaringan listrik, Risman menilai persoalan tersebut juga perlu mendapat perhatian serius dari pihak PLN. Ia mencontohkan masih adanya wilayah di Kecamatan Pammana yang berada tidak jauh dari pembangkit listrik, namun hingga kini masih terdapat permukiman yang belum teraliri listrik.
Karena itu, selain menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Risman juga meminta Sekretariat DPRD Wajo mengundang pihak PLN dalam RDP agar persoalan yang disampaikan masyarakat dapat dibahas secara komprehensif dan dicarikan solusi bersama. (Humas DPRD Wajo)
