HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Kabar gembira bagi para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp31 triliun untuk mendukung perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu yang direncanakan mulai 2027.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, anggaran tersebut telah dipersiapkan pemerintah pusat. Kebutuhan dana untuk kebijakan ini disebut tidak akan mengganggu kondisi fiskal karena akan dipenuhi melalui skema realokasi anggaran.
“Untuk PPPK yang paruh waktu menjadi penuh waktu pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar Rp31 triliun, kami sudah siapkan,” ujar Purbaya saat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (20/8/2026), kemarin.
Ia menegaskan, proses perubahan status PPPK paruh waktu tidak akan dilakukan sekaligus. Pemerintah akan menjalankannya secara bertahap hingga tiga tahun ke depan.
Menurut Purbaya, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian bagi para tenaga PPPK, khususnya guru, mengenai masa depan status kepegawaian mereka.
“Jadi itu kami harapkan memberi kepastian kepada para guru pekerja PPPK. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan,” katanya.
Sebelumnya, DPR bersama pemerintah telah menyepakati sejumlah langkah terkait status guru PPPK. Salah satunya memberikan kesempatan kepada PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu pada 2027.
Selain itu, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu juga akan diberikan kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperkirakan mulai dibuka pada awal 2027.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini menyebut, saat ini terdapat 955.245 guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang merupakan PPPK paruh waktu.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru secara nasional mencapai 526.689 formasi, yang mencakup kebutuhan guru di lingkungan Kementerian Agama, Kemendikdasmen, Sekolah Rakyat hingga Sekolah Garuda.
Dengan adanya proyeksi kebutuhan tersebut, peluang perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu diharapkan dapat memberikan angin segar bagi ratusan ribu tenaga guru yang selama ini masih menanti kepastian status kepegawaiannya. (Aby)
