HALOSULSEL.COM, MAKASSAR -- Ratusan peternak rakyat yang tergabung dalam Aksi Damai Peternak Rakyat Sulawesi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Urip Sumiharjo, Makassar, Senin (10/8/2026).
Aksi tersebut digelar untuk memprotes tingginya harga pakan serta anjloknya harga telur dan ayam di tingkat peternak. Kondisi itu disebut membuat peternak mengalami kerugian selama empat bulan terakhir.
Penanggung Jawab Aksi sekaligus peternak asal Kabupaten Maros, Basuki Suyuti, mengatakan aksi tersebut menjadi wadah bagi peternak dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi secara damai."Kami ingin menyampaikan aspirasi sekaligus menjaga agar aksi berjalan damai dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, peternak menyampaikan tujuh tuntutan, di antaranya penurunan harga pakan, menjaga stabilitas harga telur, mencegah masuknya integrator, menerapkan kembali aturan pembatasan integrator, serta menyediakan jagung sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP).
Basuki menyebut harga ayam hidup saat ini hanya berada di kisaran Rp20.000-Rp21.000 per kilogram, sementara HAP yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp26.500 per kilogram.
"Ini sudah masuk bulan keempat peternak merugi. Setiap hari kami menanggung kerugian sekitar Rp3.000 hingga Rp4.000 per rak telur," katanya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat sebagian peternak memilih membagikan ayam dan telur kepada masyarakat karena tidak lagi mampu menanggung biaya pakan.
Selain persoalan harga, Basuki meminta pemerintah menjaga ketersediaan bahan baku pakan, khususnya jagung, agar harga tidak kembali melonjak seperti yang terjadi pada 2023.
"Kami tidak alergi terhadap impor. Yang penting bagaimana pemerintah menjaga stabilitas harga dan mengatur buka-tutup keran impor secara tepat," jelasnya.
Peternak juga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih serius terhadap keberlangsungan usaha peternakan rakyat, termasuk mempertimbangkan pembentukan Kementerian Peternakan.
Tuntutan para peternak telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulsel melalui perwakilan Asisten I dan kepala dinas terkait untuk diteruskan ke pemerintah pusat.
Usai menggelar aksi di depan Kantor Gubernur Sulsel, massa kemudian bergerak menuju kantor sementara DPRD Sulsel di Jalan AP Pettarani, Makassar. (Hamdan)
