HALOSULSEL.COM, WAJO -- DPRD Kabupaten Wajo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi II membahas aspirasi masyarakat terkait kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan LPG 3 kilogram di Kabupaten Wajo, Jumat (7/8/2026).
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Wajo dipimpin Wakil Ketua DPRD Wajo, Andi Merly Iswita, didampingi Ketua Komisi I Amshar Andi Timbang dan Ketua Komisi II Herman Arif. Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan BK Waspamops LMR-RI Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya, Andi Merly menegaskan persoalan kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi harus menjadi perhatian serius seluruh pihak.
"Melalui forum ini kita ingin mencari solusi terbaik. Semua pihak harus terbuka menyampaikan kondisi yang sebenarnya demi kepentingan masyarakat Kabupaten Wajo," ujarnya.
Perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi mengakui tingginya permintaan LPG 3 kilogram selama dua bulan terakhir akibat musim kemarau membuat distribusi semakin berat khususnya untuk kebutuhan pertanian. Padahal kata dia, kuota gas untuk Wajo sebesar 15.600 metrik ton pertahun
Meski demikian, pihaknya mengklaim telah melakukan berbagai langkah, termasuk penambahan kuota pada Juni dan Juli serta memperketat pengawasan distribusi.
Namun, Anggota Komisi II DPRD Wajo, Asri Jaya A. Latief, menilai penambahan kuota bukan solusi utama justru semakin menambah mafia. Menurutnya, persoalan terletak pada sistem distribusi dari agen hingga pangkalan.
"Kuota LPG untuk Wajo sebenarnya cukup besar. Yang harus dibenahi adalah pengawasannya yang diperketat agar tidak ada penyimpangan dalam penyaluran," tegasnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi II DPRD Wajo, Herman Arif, meminta seluruh pihak tidak saling menyalahkan, tetapi fokus mencari solusi agar masyarakat tidak terus menjadi korban.
"Masyarakat sedang menjerit karena harga LPG 3 kilogram sudah mencapai Rp70 ribu. Kami meminta Pertamina segera melakukan operasi pasar di kecamatan-kecamatan dan memperketat pengawasan terhadap SPBU, agen maupun pangkalan agar tidak ada lagi pihak yang bermain," cetus Herman Arif.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Wajo, H. Arafah, menyoroti maraknya praktik pelangsiran BBM bersubsidi, khususnya solar. Ia menyebut satu SPBU bisa didatangi puluhan pelangsir setiap hari dengan modus berpindah-pindah menggunakan beberapa kendaraan dan barkode.
"Bahkan empat kapal pengangkut BBM solar bersubsidi ditangkap di Polda Sulbar, Dari Informasi kami dapat di duga mayoritas solar- solar ini berasal dari kampung kita, ini harus jadi atensi APH di Wajo," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Wajo merekomendasikan Pemerintah Kabupaten Wajo membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus penanganan kelangkaan BBM bersubsidi dan LPG 3 kilogram. DPRD juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, pemberian sanksi hingga pencabutan izin bagi SPBU, agen maupun pangkalan yang terbukti melanggar aturan.
Selain itu, Ketua Komisi I DPRD mendorong adanya regulasi khusus untuk menjamin distribusi bio solar dan LPG 3 kilogram bagi petani, serta penataan arus antrean di SPBU agar tidak lagi menimbulkan kemacetan.
Menutup RDP, Andi Merly Iswita meminta Pemerintah Kabupaten Wajo bersama aparat penegak hukum melakukan evaluasi dan pengawasan menyeluruh terhadap distribusi BBM dan LPG bersubsidi paling lambat dalam waktu satu minggu.
"Apabila ditemukan pelanggaran, DPRD meminta agar dilakukan penindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.
Hadir dalam RDP, Wakapolres Wajo, Perwakilan Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Dinas Pertanian Kabupaten Wajo, Dinas Perikanan Kabupaten Wajo, Kasatpol PP Wajo, Kabag Ekonomi Setda Wajo, Anggota Komisi I dan II DPRD Wajo, Pemilik SPBU, Agen dan Pangkalan se-Kabupaten Wajo.
(Humas DPRD Wajo)
