HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan sekitar 50 juta masyarakat miskin sudah bisa menikmati bantuan sosial berbasis digital pada awal 2027.
Hal itu disampaikan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut Luhut, sebelum bansos digital disalurkan secara luas, pemerintah akan terlebih dahulu melakukan uji coba pendistribusian pada kuartal I 2027. Sepanjang 2026, fokus utama adalah menyelesaikan penataan dan pemadanan data penerima agar lebih tertib dan tepat sasaran.
"Kalau pendistribusian kita uji coba nanti pada kuartal satu tahun depan. Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib. Kan selama ini banyak sekali tadi 60 persen, 50 persen itu off target secara nasional, ya," ungkap Luhut.
Ia menyebut calon penerima bansos digital mencakup masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5.
Lebih lanjut, Luhut memastikan proses digitalisasi dan penataan data akan mulai digulirkan pada pekan ketiga Oktober 2026. Saat itu pemerintah menargetkan sekitar 80% dari keseluruhan proses sudah dirampungkan.
"Kemarin presiden memberikan arahan kepada saya sebagai Ketua Komite untuk mempercepat prosesnya ini semua. Kami tadi sudah rancang pada bulan Oktober minggu ketiga kita akan bisa roll out. Kita berharap pada waktu itu 80 persen ini sudah selesai," jelasnya.
Selain membangun sistem digital, pemerintah juga menyiapkan mekanisme penggunaan dana bansos agar benar-benar digunakan untuk kebutuhan pokok. Salah satu opsi yang masih dikaji adalah pemberian kupon digital dengan pembatasan penggunaan.
"Kita masih mikir apakah nanti memberikan kupon sehingga tidak boleh judi online, jadi hanya mungkin bayar listrik, bayar beras, bayar bensin, segala macam," ujar Luhut.
Pembatasan itu dinilai perlu untuk mencegah penyalahgunaan bantuan. Digitalisasi bansos juga diharapkan membuat penyaluran lebih transparan dan memangkas potensi kebocoran.
"Jadi di lapangan nanti akan jadi market mechanism, jadi membuat kita lebih transparan, membuat kita lebih adil, dan membuat kita lebih ya kurang korupsi pasti, karena akan sedikit ketemu manusia dengan manusia," tegasnya. (Aby)
