HALOSULSEL.COM, WAJO -- Koalisi LSM, Aliansi Masyarakat, dan korban Bendungan Paseloreng menggelar aksi damai di Kantor Bupati Wajo, Kamis (4/9/2025).
Aksi damai Koalisi LSM di Wajo ini diterima langsung oleh Bupati Wajo, Andi Rosman, Wakil Bupati dr. Baso Rahmanuddin, Kapolres Wajo AKBP Muhammad Rosid Ridho, serta jajaran Kodim 1406 Wajo di Ruang Rapat Pimpinan Bupati Wajo.
Dalam kesempatan itu, seorang aspirator bernama Iwan membacakan tujuh poin tuntutan. Di antaranya, mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset bagi pelaku korupsi, penyelesaian kasus Bendungan Paseloreng, percepatan penanganan kasus yang mandek di Polres Wajo, penindakan tambang ilegal, pemecatan ASN yang terbukti terlibat KKN, hingga penegakan Perda.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Andi Rosman menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan. Khusus untuk kasus Bendungan Paseloreng, ia mengaku sudah beberapa kali menerima aduan serupa.
Pemkab Wajo, kata dia, telah menyampaikan ke Balai Pompengan Jeneberang mengenai lahan warga, masjid, dan fasilitas lain yang belum mendapat ganti rugi. Namun hingga kini, balai belum merespons karena masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“Untuk ASN yang nakal, saya pastikan diberi sanksi. Sehari saja tidak masuk kantor tanpa alasan jelas, langsung saya tindak,” tegasnya.
Sementara terkait monopoli proyek, Andi Rosman dengan tegas membantahnya. Menurut Andi Rosman, proyek dilelang melalui ULP sesuai aturan. "Dan tidak ada orang dari luar yang mengerjakan proyek sekolah yang sifatnya Swakelola," terangnya.
Sementara itu, Kapolres Wajo, AKBP Muhammad Rosid Ridho, menanggapi aspirasi terkait kasus hukum yang mandek dan maraknya tambang ilegal. Menurutnya, proses hukum memerlukan waktu karena setiap kasus harus dicocokkan dengan pasal yang tepat.
“Memang ada banyak kasus. Tapi penyidikan butuh proses. Kalau ada yang berbelit, silakan langsung masuk ke ruangan saya, saya siap menerima,” ujar Kapolres. (Andi)
