HALOSULSEL.COM, WAJO -- DPRD Kabupaten Wajo menggelar Rapat Paripurna VI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025/2026, Selasa (7/10/2025), di Ruang Paripurna DPRD Wajo.
Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, didampingi Wakil Ketua Andi Merly Iswita dan Andi Muh. Rasyadi, serta dihadiri Bupati Wajo Andi Rosman Wakil Bupati Wajo, dr Baso Rahmanuddin, jajaran OPD, dan Forkopimda.
Dalam rapat, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Wajo menyetujui serta menandatangani berita acara kesepakatan bersama Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggraran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo Anggaran 2026.
Penandatanganan ini menandai penyelesaian pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (14) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib.
Banggar DPRD Kabupaten Wajo yang dibacakan melalui Wakil Ketua I, Andi Merly Iswita menyampaikan bahwa, komposisi APBD Wajo 2026 tercatat dengan pendapatan daerah sebesar Rp. 561.668.830.012 danbelanja daerah mencapai Rp. 1.566.668.830.012.
"KUA-PPAS yang disusun masih bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dalam pembahasan RKA mendatang, dengan memperhatikan urgensi program dan kemampuan keuangan daerah," sebutnya.
Banggar DPRD Wajo juga menyampaikan beberapa catatan dan rekomendasi kepada Pemda Wajo mempertimbangkan kebijakan penyertaan modal daerah pada Bank Sulselbar dan Perumda Tirta Danau Tempe.
"Kebijakan ini diharapkan tak hanya memperkuat keuangan daerah melalui dividen dan hasil investasi, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan air bersih masyarakat, termasuk pemanfaatan Water Treatment Plant (WTP) bantuan pemerintah pusat.
Banggar juga meminta agar pemerintah daerah tetap memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dasar, seperti jalan, irigasi, jaringan air bersih, serta sarana penunjang pertanian dan perikanan.
Mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan efisiensi belanja daerah, terutama dalam program-program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.
"Setiap belanja wajib diorientasikan pada hasil (outcome based budgeting) serta disertai indikator kinerja yang terukur, sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah," cetusnya.
Kemudian Banggar mendorong inovasi dalam peningkatan PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi seperti e-tax dan e-retribusi, optimalisasi aset daerah produktif, serta kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga.
Merekomendasikan penguatan sektor UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif melalui kemudahan akses permodalan, pelatihan, dan digitalisasi pemasaran. Serta merekomendasikan agar Pemkab Wajo lebih proaktif berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga pusat.
DPRD turut meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN agar lebih adil dan proporsional berdasarkan beban kerja serta kontribusi nyata pegawai.
"Di sisi lain, kualitas layanan publik juga perlu ditingkatkan terutama dalam bidang perizinan, administrasi kependudukan, dan layanan dasar melalui digitalisasi dan peningkatan kapasitas aparatur," terang legislator PAN ini.
Sementara Bupati Wajo, Andi Rosman menyampaikan terima kasih pada semua pihak yang telah bekerja keras sehingga KUA-PPAS bisa disepakati. (Humas DPRD Wajo)
