HALOSULSEL.COM, ENREKANG.– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang, Sulawesi Selatan, berencana merumahkan 1.070 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) mulai 2026. Langkah ini disebut sebagai upaya efisiensi untuk menekan beban keuangan daerah. Namun, rencana tersebut memicu kekhawatiran, terutama di sektor pendidikan.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Enrekang, Kurniawan, menjelaskan bahwa pegawai yang kemungkinan terdampak adalah PPPK yang diangkat pada formasi 2021 dan 2022.
“Iya, ada rencana merumahkan PPPK angkatan 2021 dan 2022. Tapi kami tegaskan ini masih sebatas opsi dan akan dibahas dalam APBD 2026,” kata Kurniawan, dikutip dari DetikSulsel, Minggu (25/10/2025).
Menurutnya, pegawai dua angkatan tersebut dikontrak selama lima tahun pada saat kondisi keuangan daerah masih stabil. Kini, karena kebijakan efisiensi fiskal, opsi merumahkan sementara dianggap perlu dipertimbangkan.
“Mereka dikontrak lima tahun saat fiskal masih bagus. Sekarang harus efisiensi, jadi muncul alternatif untuk merumahkan mereka sementara,” ujarnya.
Kurniawan menegaskan, kebijakan merumahkan tidak sama dengan pemutusan kontrak. Artinya, ketika kondisi keuangan daerah membaik, para pegawai tersebut bisa kembali diaktifkan.
“Kalau dirumahkan, saat keuangan daerah membaik mereka bisa bekerja kembali. Jadi bukan diberhentikan,” paparnya.
Khawatir Ganggu Dunia Pendidikan
Jika kebijakan ini benar diterapkan, PPPK guru akan menjadi kelompok yang paling terdampak. Salah seorang PPPK berinisial ZA berharap pemerintah daerah tidak terburu-buru mengambil keputusan yang bisa merugikan banyak pihak.
“Saya sangat berharap agar Pemkab Enrekang mempertimbangkan dengan matang. Jangan sampai keputusan ini dilaksanakan karena akan berdampak besar bagi kami,” ujar ZA, Kamis (23/10).
ZA menilai, ribuan PPPK yang akan dirumahkan selama ini sudah lama mengabdi di sekolah dan menggantungkan penghasilan dari pekerjaan tersebut.
“Kasihan yang sudah lama mengabdi. Banyak yang menggantungkan hidup dari pekerjaan ini. Kalau dirumahkan, kami kehilangan tumpuan ekonomi keluarga,” keluhnya.
Ia juga menilai, merumahkan ribuan guru akan langsung berimbas pada proses belajar mengajar di sekolah-sekolah.
“Pasti berdampak ke dunia pendidikan. Akan ada kekosongan tenaga pengajar dan proses belajar bisa terganggu,” tambahnya.
PPPK Formasi 2021 Pertanyakan Dasar Kebijakan
Sementara itu, PPPK lain berinisial AM mempertanyakan alasan pemerintah memilih formasi 2021 sebagai prioritas untuk dirumahkan. Menurutnya, formasi tersebut justru merupakan angkatan yang telah melalui proses seleksi dan pengabdian paling panjang.
“Yang kami pertanyakan, kenapa harus angkatan 2021? Kami ini menempuh masa pengabdian paling lama, menjalani proses panjang dengan penuh dedikasi,” ungkapnya.
AM menjelaskan, formasi 2021 bahkan telah mengikuti pelatihan Massive Open Online Course (MOOC) dan menerima sertifikat pendidikan PPPK dari BKPSDM Provinsi Sulsel setelah melalui seleksi ketat.
“Sertifikat itu kami dapat setelah melalui banyak tahapan dan evaluasi. Prosesnya panjang, tidak mudah,” jelasnya.
Ia berharap wacana merumahkan PPPK dikaji ulang dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kontribusi mereka selama ini.
“Kami berharap kebijakan ini ditinjau kembali secara bijak. Kami sudah melalui proses panjang sebelum dinyatakan lolos PPPK,” ujarnya.
Kebijakan efisiensi ini masih berupa rencana, namun telah memunculkan keresahan di kalangan tenaga pendidik. Banyak pihak berharap pemerintah daerah menemukan solusi lain yang tidak mengorbankan para abdi negara yang telah lama mengabdi di dunia pendidikan. (*)
