HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, memimpin langsung delegasi DPRD Sulsel dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (10/11/2025).
Dalam forum tersebut, Sufriadi menyuarakan keluhan para pelaku usaha Pertashop di Sulsel yang sudah hampir lima tahun kesulitan menjalankan usahanya. Kondisi ini, kata dia, membuat banyak pengusaha kecil terpuruk dan masyarakat di sejumlah daerah kesulitan mendapatkan BBM Pertalite dengan harga yang terjangkau.
Delegasi DPRD Sulsel yang turut hadir di antaranya Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, bersama sejumlah anggota Komisi D lainnya. Hadir pula perwakilan **DPW SPRINDO Migas Sulawesi** serta **Kasubag Kerjasama dan Aspirasi DPRD Sulsel, Andi Padauleng.
RDP yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, itu membahas secara khusus persoalan terhambatnya operasional Pertashop di berbagai wilayah Sulsel. Dalam kesempatan itu, Sufriadi menegaskan perlunya langkah nyata dari pemerintah pusat dan Pertamina agar usaha rakyat tersebut bisa kembali berputar.
“Kami mengapresiasi langkah Komisi VI DPR RI yang menindaklanjuti aspirasi kami terkait Pertashop di Sulsel yang sudah hampir lima tahun tidak berjalan. Dalam waktu dekat, Komisi VI akan memanggil pihak Pertamina dan BPH Migas untuk mencari solusi agar pelaku Pertashop di Sulsel bisa kembali beroperasi dan melayani masyarakat, khususnya pengguna BBM Pertalite,” ujar Sufriadi Arif dalam keterangan tertulisnya, Selasa (11/11/2025).
Sufriadi menambahkan, keberadaan Pertashop memiliki peran penting dalam distribusi BBM hingga ke pelosok, terutama di wilayah yang tidak terjangkau SPBU besar. Ia berharap solusi konkret segera dirumuskan demi keberlangsungan usaha kecil tersebut.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, menilai hasil RDP kali ini sebagai angin segar bagi pelaku Pertashop. Menurutnya, akan ada **pertemuan lanjutan bersama Pertamina dan BPH Migas untuk membahas jalan keluar yang diharapkan bisa segera diterapkan.
“Alhamdulillah, hari ini kami diterima oleh pimpinan Komisi VI DPR RI untuk memperjuangkan nasib pelaku Pertashop agar bisa kembali berjualan Pertalite. Ke depan akan ada RDP lanjutan bersama Pertamina dan BPH Migas. Ini tentu hasil perjuangan yang baik dari teman-teman di Komisi D DPRD Sulsel,” ungkap Kadir.
DPRD Sulsel pun berharap, pembahasan lanjutan itu dapat menghasilkan keputusan konkret yang membuat operasional Pertashop di Sulsel kembali normal dan melayani masyarakat dengan lebih baik.
Sebelumnya, DPW SPRINDO Migas Sulawesi bersama aktivis CLAT sempat menggelar aksi unjuk rasa di kantor sementara DPRD Sulsel dan di **PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi. Massa menyoroti kebijakan penjualan BBM bersubsidi yang dinilai tidak adil dan merugikan Pertashop kecil.
Dalam orasinya, koordinator aksi Fahmi Sofyan menuding adanya ketimpangan kebijakan dari Pertamina.
“Kami menduga Pertamina memberi izin penjualan pada tahap uji coba BBM bersubsidi hanya kepada pengusaha Pertashop yang memiliki SPBU di wilayah tertentu,” ujar Fahmi.(*)
