HALOSULSEL.COM, MAROS - Pemerintah Kabupaten Maros resmi menerapkan sistem work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan ini mulai efektif dijalankan secara penuh pada pekan ini setelah sebelumnya sempat diuji coba.
Bupati Maros, Chaidir Syam, mengatakan penerapan WFH sebenarnya telah dilakukan pada pekan lalu. Namun, karena bertepatan dengan hari raya, implementasinya dinilai belum optimal.
"Sebetulnya pekan lalu kita sudah menerapkan WFH, tapi karena hari Jumat itu juga termasuk hari libur, jadi belum maksimal. Hari Jumat ini kita sudah laksanakan secara efektif," ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Dari total 6.392 ASN di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, sebanyak 1.856 orang menjalankan WFH, sementara 4.536 lainnya tetap bekerja dari kantor atau work from office (WFO).
Kebijakan ini berlaku untuk seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Meski demikian, sebagian besar ASN masih menjalankan WFO karena tugas pelayanan publik tidak memungkinkan dilakukan dari rumah.
"Masih banyak yang WFO karena pelayanan publik tetap harus berjalan, seperti di puskesmas, rumah sakit, kecamatan hingga kelurahan," jelasnya.
Sementara itu, untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), pengaturan sistem kerja diserahkan kepada masing-masing kepala OPD.
Selain untuk fleksibilitas kerja, kebijakan WFH juga dimanfaatkan sebagai langkah efisiensi, khususnya dalam penggunaan energi di perkantoran.
Di kantor Bupati Maros, sejumlah ruangan yang tidak digunakan selama WFH dimatikan aliran listriknya, termasuk lampu dan pendingin udara (AC). Selain itu, pegawai yang tetap masuk kantor juga diarahkan untuk menggunakan ruang kerja secara bersama.
"Ruangan yang tidak digunakan kita matikan energinya. Kemudian beberapa staf digabung dalam satu ruangan agar lebih hemat," ujarnya.
Rapat koordinasi yang biasanya digelar pada Senin melalui agenda coffee morning, kini dipindahkan ke hari Jumat sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja.
Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kinerja pemerintahan tetap optimal di tengah penerapan sistem kerja fleksibel.
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied mengatakan pagu anggaran listrik sebesar Rp22 miliar per tahun. Dari total anggaran tersebut, realisasi pembayaran listrik setiap bulannya fluktuatif, tergantung pada intensitas kegiatan yang dilakukan.
“Pagu anggaran kita itu ada 22 miliar. Di setiap bulan itu kita bayar listrik 1,5 sampai 1,7 (miliar) dengan pemakaian normal,” ungkap Mantan Kadis DLH Maros ini.
Namun, pada momen-momen tertentu di mana kegiatan pemerintahan meningkat, tagihan listrik bisa melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp2,1 miliar per bulan.
Salah satu contoh lonjakan tertinggi tercatat terjadi pada bulan Desember karena banyaknya agenda kegiatan.
Menariknya, kebijakan WFH yang diterapkan di lingkungan kerja dinilai membawa dampak positif bagi efisiensi keuangan daerah. Jika pemanfaatan momen WFH dilakukan secara konsisten, Pemkab diprediksi mampu menekan pengeluaran hingga 10 persen, atau sekitar Rp 100 juta per bulan.
“Kurang lebih ada penghematan sampai 2 miliar per tahunnya kalau kita konsisten memanfaatkan momen WFH ini untuk penghematan listrik khususnya,” jelasnya.
