HALOSULSEL.COM, WAJO -- Aktivis yang tergabung dalam Asosiasi Pemerhati Lingkungan Hidup bersama elemen masyarakat mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Wajo, Senin (18/5/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyoroti aktivitas PT Energy Equity Epic Sengkang (EEES) serta kegiatan survei seismik yang dilakukan PT GSI yang dinilai berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan keresahan di tengah masyarakat.
Koordinator aksi, Supris, mempertanyakan sejauh mana kontribusi PT EEES terhadap masyarakat Wajo sejak perusahaan itu beroperasi.
“Selama ini masyarakat ingin tahu apa kontribusi nyata PT EEES. Silakan tanyakan kepada masyarakat atau adik-adik mahasiswa, adakah yang sudah merasakan manfaat langsung, ada tidak anak masyarakat yang disekolahkan atau mahasiswa yang dibiayai sampai lulus?” ujar Supris di hadapan peserta aksi.
Pernyataan tersebut langsung disambut jawaban “tidak ada” dari ratusan warga yang hadir, khususnya dari wilayah Wiringpalannae.
Selain menyoroti kontribusi perusahaan, Supris juga mendesak penghentian kegiatan survei seismik D2 dan D3. Ia menilai peningkatan jumlah titik pengeboran dari sekitar 6.334 titik menjadi 19 ribu titik berpotensi menimbulkan risiko lingkungan serius.
“Kalau ribuan titik ini digali hingga kedalaman 25 meter, maka secara logika kita sedang membuat lubang besar di Kabupaten Wajo. Kami khawatir dampaknya terhadap kondisi tanah dan lingkungan,” tegasnya.
Menurutnya, keresahan tersebut bukan sekadar asumsi. Pihaknya mengaku telah melakukan riset sederhana dan mengumpulkan sejumlah data pendukung terkait potensi kerawanan bencana di Wajo.
Ia menyebut data atlas kebencanaan menunjukkan adanya potensi likuifaksi di beberapa wilayah Kabupaten Wajo. Kondisi itu, kata dia, dikhawatirkan dapat memicu bencana serupa kasus lumpur Lapindo apabila terjadi kegagalan teknologi atau aktivitas yang memengaruhi struktur tanah.
Selain itu, Supris juga mengutip data BMKG dan BPBD yang menunjukkan beberapa kecamatan seperti Tempe, Majauleng, Pammana, Takkalalla, dan Bola memiliki tingkat kerentanan terhadap gempa bumi.
“Pada 2 dan 5 Mei lalu sudah terjadi gempa. Memang skalanya kecil dan belum terlalu dirasakan masyarakat, tetapi jika getaran terus terjadi, kami khawatir dapat memicu pergeseran sesar baru dan meningkatkan risiko likuifaksi,” ujarnya.
Ia pun meminta pemerintah dan perusahaan benar-benar memperhatikan dampak jangka panjang kegiatan eksplorasi dan eksploitasi energi tersebut.
Menanggapi aspirasi itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Wajo saat ini adalah Muhammad Ilyas menjelaskan bahwa kegiatan SKK Migas tersebut telah melalui proses perizinan lingkungan dari pemerintah pusat sejak 2024.
“Izin lingkungan itu sudah dikaji melalui dokumen UKL-UPL dan di dalamnya juga memuat analisis risiko bencana,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui masih kurangnya sosialisasi dan komunikasi kepada masyarakat terkait kegiatan tersebut.
“Kami tidak memungkiri bahwa sosialisasi dan komunikasi ke masyarakat belum dilakukan secara masif,” tambahnya.
Sementara itu, Manager FOM PT EEES, Andri Susilo, mengklaim bahwa perusahaan telah memberikan sejumlah kontribusi bagi daerah, salah satunya menjaga pasokan kebutuhan listrik di Sulawesi Selatan.
Ia juga menyebut perusahaan telah bekerja sama dalam program sambungan jaringan gas rumah tangga yang sejak 2014 hingga saat ini mencapai sekitar 17 ribu sambungan.
“Selain itu ada juga bagi hasil kepada pemerintah daerah dan provinsi yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik,” ujarnya.
Mendengar penjelasan tersebut, Supris meminta DPRD Kabupaten Wajo menelusuri secara transparan penggunaan dana bagi hasil yang diterima pemerintah daerah.
“Kami ingin ada keterbukaan, ke mana sebenarnya dana bagi hasil itu digunakan. Agar kita, masyarakat tau,” katanya.
Aspirasi tersebut diterima anggota DPRD Wajo, Sudirman Meru. Ia meminta seluruh pihak, baik pemerintah maupun perusahaan, membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Semua pihak harus memperkuat komunikasi dan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk soal transparansi, supaya tidak ada miskomunikasi di tengah masyarakat,” tutupnya.(Za)
