HALOSULSEL.COM, JAKARTA -- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mulai melakukan langkah tegas usai dilantik Presiden Prabowo Subianto. Sebanyak 833 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dihentikan operasionalnya secara permanen karena terbukti melanggar standar tata kelola dan keamanan pangan.
Pengumuman tersebut disampaikan Sudaryono di Kantor Badan Gizi Nasional, Jakarta Pusat, Senin (27/7/2026).
"Kami telah menemukan adanya 833 dapur yang kami suspend per hari ini," kata Sudaryono.
Ratusan dapur yang ditutup tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia, yakni 98 dapur di Sumatera, 311 dapur di Jawa dan Madura, serta 424 dapur di Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku hingga Papua.
Menurut Sudaryono, berbeda dengan kebijakan sebelumnya, dapur yang kini dihentikan operasionalnya tidak lagi menerima pembayaran maupun kompensasi dari pemerintah.
"Kalau dulu di-suspend tetapi tetap dibayar, sekarang berbeda. Dapur yang disuspend permanen ini benar-benar ditutup dan tidak lagi menerima pembayaran karena terbukti melakukan pelanggaran," tegasnya.
Mantan Wakil Menteri Pertanian itu menjelaskan, sebagian besar dapur ditutup karena tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
Pelanggaran yang ditemukan antara lain menyangkut higienitas, sanitasi, kualitas makanan, risiko keracunan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai ketentuan.
"Terkait higienis, sanitasi, potensi keracunan, kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, termasuk IPAL, semuanya menjadi perhatian kami," ujarnya.
Selain melakukan penutupan dapur yang bermasalah, Sudaryono menegaskan komitmennya membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
BGN, kata dia, juga akan membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi pelaksanaan program MBG, termasuk kualitas menu dan makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat.
"Kami sedang membangun sistem yang lebih transparan. Nanti akan kami umumkan bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi menu dan makanan yang dibagikan dalam Program MBG," jelasnya.
Sudaryono menegaskan, langkah penutupan ratusan dapur tersebut merupakan bagian dari upaya "bersih-bersih" di lingkungan Badan Gizi Nasional.
"Kami ingin memastikan program ini berjalan dengan baik. Siapa pun yang melanggar aturan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan," tegasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah berupaya memperketat pengawasan terhadap Program Makan Bergizi Gratis agar kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga serta penggunaan anggaran negara berjalan secara efektif dan tepat sasaran. (Aby)
